tirto.id - Duta besar negara-negara anggota Uni Eropa sepakat pada Rabu (8/11/2017) untuk memberlakukan embargo senjata ke Venezuela. Peralatan apapun yang dapat digunakan untuk menekan oposisi di Venezuela juga akan dilarang.
Sanksi tersebut muncul setelah sebuah laporan PBB yang dirilis pada Agustus lalu menuduh Venezuela melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap pihak oposisi.
Venezuela menolak tuduhan tersebut sebagai "kebohongan" dan mengatakan mereka yang dimaksud adalah korban sebuah "perang imperialis."
Negara ini telah terperosok dalam krisis ekonomi dan politik yang memburuk hingga memicu demonstrasi massa anti-pemerintah awal tahun ini.
Beberapa tokoh oposisi utama Venezuela telah diadili, dipenjara, atau dilucuti hak politik mereka sejak Nicolás Maduro terpilih sebagai presiden pada tahun 2013.
Pada Jumat, Mahkamah Agung Venezuela melepaskan kekebalan politik oposisi Freddy Guevara dari tuntutan dan mengatakan bahwa dia akan diadili atas tuduhan menghasut kekerasan.
Guevara, yang merupakan wakil presiden Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, telah mencari perlindungan di kediaman duta besar Chili di Caracas.
Kanada dan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Venezuela dan membekukan aset individu Venezuela yang diklaim terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Sebagaimana diwartakan BBC News, Kamis (9/11/2017), Uni Eropa juga akan membuat daftar hitam orang-orang Venezuela, meski belum ada nama yang ditambahkan.
"Tujuan politik tetap memaksa pemerintah untuk menyelesaikan perundingan dengan pihak oposisi dan berkontribusi untuk keluar dari krisis politik saat ini," kata sumber diplomatik kepada AFP.
Para menteri luar negeri Uni Eropa diperkirakan akan menandatangani embargo senjata pada hari Senin (13/11/2017).
Negara-negara anggota juga telah sepakat untuk melarang perusahaan mengekspor peralatan pengintainya yang dapat digunakan untuk memata-matai tokoh oposisi.
Kritik asing secara rutin disingkirkan sebagai "campur tangan" oleh pejabat Venezuela. Sementara itu, sanksi yang diberlakukan oleh AS dikutip oleh Presiden Maduro sebagai bukti bahwa "pasukan imperialis" berkomplot untuk mengusirnya dari kekuasaan.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa setelah sanksi AS, popularitas Presiden Maduro meningkat untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
