Kevin Ng
Jurnalis lepas dan mahasiswa di University of Western Australia

Ultranasionalisme Tak Berguna untuk Kemajuan dan Keadaban Indonesia

24 September 2019
Dibaca Normal 2 menit
Ketika muncul sosok muda yang punya segudang ‘prestasi’ hingga (konon) go international, khalayak Indonesia umumnya langsung latah. Belum lagi jika ia dipercaya mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Indonesia kaya dengan keindahan alam dan budaya,” kira-kira demikian omongan yang sering terdengar dari orang Indonesia di luar negeri. Apakah ini yang namanya nasionalisme yang sudah mendarah daging? Atau cuma basa-basi diplomatis?

Di Australia, tempat saya bersekolah kini, banyak warga setempat merespons: “Oh, Indonesia. What a beautiful country. I have been to Bali." Tak jarang juga muncul pertanyaan seputar situasi sosial-politik Indonesia saat ini.

Kadang saya bingung apakah saya harus menjawab jujur tentang keadaan sosial dan politik Indonesia yang semakin lama semakin tidak stabil. Tentu bila saya mau Indonesia tetap dipandang sebagai 'harta karun duni'a, saya akan sampaikan narasi “semua baik-baik saja”, sebagaimana lazim dilakukan warga Indonesia di luar negeri.

Livi Zheng adalah bukti nyata betapa promosi tentang ‘prestasi’ orang Indonesia di dunia internasional begitu mudah disambut publik dalam negeri—saking hebatnya inferiority complex orang Indonesia sebagai bangsa.

Ia menonjolkan diri sebagai sineas muda yang lama bermukim di Amerika Serikat, kemudian pulang untuk berbakti (baca: mencari pasar) kepada tanah air. Tak main-main, tak sedikit tokoh publik yang memberikan dukungan dan promosi kepada film-film garapannya. Bila ada bantahan atau kritik, akan muncul sanggahan bahwa dia “sudah membantu Indonesia di kancah Internasional”.

Nasib Veronica Koman sangat kontras jika dibandingkan dengan Livi. Ia, yang sama-sama go international (dengan alasan dan pijakan yang lebih kuat, tentunya) justru menuai kecaman sebagai “kriminal” dan “provokator” pembakar emosi masyarakat ketika Papua membara.

Kualitas kedua orang ini jelas berbeda. Livi Zheng membuat film-film yang buruk dan mengaku telah mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Sedangkan Veronica Koman, selaku penggiat hak asasi manusia dan pengacara publik, menyampaikan ke seisi dunia bahwa kondisi Indonesia hari ini laksana “The Sick Man of Southeast Asia”, khususnya dengan setumpuk sepak terjang pelanggaran HAM di Papua.


Livi dipromosikan para politikus dan pejabat, sementara Veronica diburu aparat.

Publik bisa melihat jelas perbedaan sensasi dan dedikasi. Dalam kasus Livi Zheng contohnya. Banyak sekali yang mempertanyakan karirnya yang mencurigakan. Semua informasi yang kita dapatkan saat ini berasal dari apa yang Livi katakan kepada media—yang sialnya menggembar-gemborkan sosoknya tanpa konfirmasi sana-sini. Media-media yang sama melabeli Veronica Koman sebagai penyebar berita bohong.

Diskusi pun terarah ke isu mana yang nasionalis dan yang tidak. Veronica Koman—dan banyak pejuang hak asasi manusia lainnya di Papua—mendapat label yang terakhir.

Problemnya, cap “tidak nasionalis” atau kini “anti-NKRI” selalu dipakai untuk menggebuk siapapun yang tak disukai penguasa.

Cuma Alat Gebuk

Kebebalan ultranasionalis memang sudah lama tersohor di Indonesia. Kaum ultranasionalis kerap mengaku sebagai kaum religius, tak jarang pula sebagai pendukung toleransi. Akhir-akhir ini mereka kembali muncul ke permukaan. Atas nama Pancasila mereka membantah semua kritikan untuk pemerintah dan mengecam segala kritik itu sebagai bentuk perlawanan, fitnah, makar, dan subversi.

Resminya, Indonesia memang berlandaskan Pancasila. Demikian pula—setidaknya sejak zaman Soeharto—demokrasinya. Tetapi bukan berarti semua kritik dapat diteriaki “anti-Pancasilais”. Tuduhan “anti-Pancasilais” hanya menunjukkan bahwa si penuduh menjadikan Pancasila tameng kekuasaan belaka.


Orang-orang ultranasionalis mempertanyakan komitmen kebangsaan masyarakat Papua. Jika kadar nasionalismenya dinilai rendah, peluru dan indoktrinasi jadi jawaban bagi mereka yang puluhan tahun—mengutip Filep Karma—diperlakukan bak setengah binatang.

Tidakkah pembungkaman terhadap gerakan rakyat selama Orde Baru menggunakan cara-cara yang sama? Tidakkah kita akrab dengan fakta bahwa Pancasila juga pernah dimanipulasi sebagai alat untuk menuding aktivis anti-Soeharto sebagai komunis dan teroris?

Saya sempat bertemu seorang ultranasionalis. Dia mahasiswa yang selalu mengaku berjuang mati-matian demi negara. Rasionalitasnya sudah lenyap, tak bisa lagi membedakan yang mana yang benar dan salah. Baginya, pihak mana pun yang menentang pemerintah tidak nasionalis.

Saya bilang ke dia bahwa pernyataan-pernyataannya itu serupa dengan kaum fasis. Reaksinya, tentu saja, adalah bantahan. Bukan sesuatu yang mengejutkan memang. Bukankah banyak dari orang sayap kanan anti-imigran di Amerika Serikat juga tersinggung ketika dibilang fasis, sekalipun pikiran, ucapan, dan tindakan mereka adalah fasis par excellence?

Orang-orang ini umumnya mengaku sangat peduli simbol-simbol negara dan berani menindak siapapun yang dinilainya tak mengormati simbol-simbol itu. Bila kita bertanya ideologi apa yang mereka anut, dengan jelas mereka bakal menjawab, “nasionalis” atau “Pancasilais”. Pernyataan demikian tentu hanya menunjukkan betapa miskinnya imajinasi politik kita saat ini.



Ultranasionalis Indonesia hari ini barangkali tak perlu lagi memakai baju seragam loreng dan menggengam bendera di tangan. Orang terdekat Anda bisa saja ultranasionalis yang Anda kira nasionalis. Bisa juga Anda mengira diri Anda nasionalis, padahal ultranasionalis. Ultranasionalisme adalah jalan emas menuju fasisme di mana kebenaran dianggap fitnah, keadilan dituding sebagai separatis, dan aparat bersenjata jadi teladan sikap cinta bangsa.

Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan: nasionalisme ala Livi Zheng yang penuh ilusi kerukunan dan keindahan; dan komitmen kemanusiaan Veronica Koman yang mengekspos betapa korup, rusak, dan menindasnya klaim-klaim nasionalisme Indonesia. Kita tahu persis nasionalisme semu yang pertama itu tak ada gunanya buat kemajuan dan keadaban Indonesia.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight