tirto.id - Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono digelar secara tertutup oleh Komisi I DPR RI.
Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan proses fit and proper test hanya bisa dilakukan secara terbuka saat pemaparan visi dan misi Yudo Margono, selain itu akan dilakukan secara tertutup.
"Rapat kita skors selama 30 detik dan akan dilanjutkan secara tertutup," kata Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Meutya meminta kepada segenap awak media untuk meninggalkan ruang Komisi I dan memberi kesempatan menanyakan hasil fit and proper test kepada Yudo saat selesai nanti.
"Mohon maaf bahwa sesi ini tertutup dan silakan ditanyakan kepada bapak panglima TNI usai rapat apa saja yang sudah dibahas," jelasnya.
Secara terpisah Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti meminta Komisi I DPR agar uji kelayakan calon panglima TNI dilakukan secara terbuka.
Menurutnya proses yang diselenggarakan secara tertutup berpotensi hanya menjadi uji kepatutan dan kelayakan yang sifatnya formalitas serta jauh dari prinsip good governance.
"Kami melihat bahwa terdapat urgensi untuk menjadikan proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung secara terbuka, sebab publik berhak tahu permasalahan yang ada pada tubuh institusi TNI," kata Fatia dalam keterangan tertulis.
Fatia menjelaskan bahwa institusi TNI selama ini masih terjebak pada masalah klasik seperti halnya profesionalisme, kultur kekerasan prajurit, dan belum dilaksanakannya reformasi peradilan militer.
“Proses-proses yang tidak transparan hanya akan menghasilkan hasil yang buruk. Masyarakat juga menunggu kinerja anggota DPR dalam memberikan pertanyaan tajam dan menyasar masalah institusi TNI saat proses uji kepatutan dan kelayakan," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
