UGM Susun Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 29 Mei 2019
Dibaca Normal 1 menit
Rancangan Peraturan Rektor ini, ujar Muhajir, telah disampaikan kepada Rektor UGM yang selanjutnya akan melalui proses pembahasan di Senat Akademik.
tirto.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Perumus Kebijakan dan Tim Teknis Legal Drafting menyusun Rancangan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Rancangan peraturan ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan UUD NKRI Tahun 1945, yaitu perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, serta hak atas rasa aman bagi civitas academica UGM dan masyarakat umum, juga merespons kebutuhan pengaturan yang komprehensif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

“Rancangan Peraturan Rektor ini disusun selama kurang lebih enam bulan melalui proses diskusi internal, workshop dengan berbagai pakar, dan pembahasan kritis dengan perwakilan mahasiswa serta penerimaan masukan dari Jaringan Perempuan Yogyakarta,” ujar Muhajir Muhammad Darwin, Ketua Tim Perumus Kebijakan, Rabu (29/5/2019).

Muhajir menambahkan, pakar yang dilibatkan dalam proses diskusi meliputi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) UGM.

Bahan yang digunakan untuk menyusun adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal dan buku yang menunjang bahan hukum primer, selanjutnya bahan hukum tersier berupa kamus bahasa maupun kamus hukum.

“Secara substantif, Rancangan Peraturan Rektor ini mengatur tujuh ruang lingkup, yaitu jenis kekerasan seksual, sistem pelayanan terpadu, pelayanan korban penanganan korban, penanganan pelaku, kelembagaan, dan pendanaan,” paparnnya.

Pengaturan terpadu tersebut ditujukan untuk pencegahan dan penanganan yang berdasarkan atas perlindungan atas hak asasi manusia secara independen, imparsial, berintegritas, dan berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan tersebut, Rancangan Peraturan Rektor ini mendorong Universitas untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu, Gender Focal Point, dan Komite Etik Penanganan Kekerasan Seksual.

Tim yang dipimpin Muhajir beranggotakan Faturochman, Ova Emilia, Wening Udasmoro, Sri Wiyanti Eddyono, Poppy Sulistyaning Winanti, dan Tri Hayuning Tyas, Aswati Mindaryani.

Di samping itu, penyusunan rancangan peraturan juga melibatkan tim teknis yang beranggotakan Laras Susanti, Muhammad Fatahilah Akbar, dan Faiz Rahman.

Rancangan Peraturan Rektor ini, ujar Muhajir, telah disampaikan kepada Rektor UGM yang selanjutnya akan melalui proses pembahasan di Senat Akademik.

Ia memberikan apresiasi terhadap civitas academica serta masyarakat yang telah menunjukkan keterlibatan melalui serangkaian diskusi kritis di lingkungan universitas. Dukungan dari berbagai pihak, menurutnya, sangat diperlukan demi tercapainya tujuan Rancangan Peraturan Rektor ini.

“Ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak termasuk Sivitas UGM yang telah memberikan dukungan. Kami berharap Rancangan Peraturan Rektor ini segera dapat disahkan dan diimplementasikan,” tuturnya.

Payung hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini muncul lantaran sejumlah kasus pelecehan yang terjadi di UGM, salah satunya yang melibatkan dosen EH. Pada wawancara

Berlarutnya kasus EH merupakan salah satu contoh ketidaksiapan UGM dalam menyikapi kasus kekerasan seksual, menurut Muhajir Darwin.

Selain kasus EH, UGM juga berlarut-larut menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa dengan nama samaran Agni saat KKN di Maluku pada Juli 2017. Kasus Agni berakhir dengan kesepakatan nonlitigasi antara UGM, pelaku, dan korban.

Muhadjir berkata merumuskan peraturan ini melibatkan banyak pihak, di antaranya dari kampus lain seperti Universitas Indonesia dan Universitas Sebelas Maret hingga Rifka Annisa dan Komnas Perempuan.Draf aturan ini dibuat mengacu pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Peraturan ini ingin mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang melibatkan sivitas akademika, dosen, pegawai, tenaga pendidik, baik di kalangan masing-masing atau antar-anggota. Baik di dalam kampus atau di luar kampus, contohnya seperti kasus Agni yang terjadi di luar kampus tapi masih dalam kegiatan kampus (KKN).


Baca juga artikel terkait KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Maya Saputri
DarkLight