STOP PRESS! Polda Metro Jaya Tangkap Pemilik Situsweb Nikahsirri.com

Perppu Pembubaran Ormas

Berita, Analisa dan Opini dari tirto.id

  • 49opini positif
  • 103opini negatif
  • 18opini netral
  • 14 Juli 2017

    LBH Pers Nilai Perppu Ormas Langkah Mundur Demokrasi

    Perppu Ormas yang telah diterbitkan Pemerintah menimbulkan reaksi pro dan kontra. Salah satunya yang menolak diterbitkannya perppu ini yakni Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Diterbitkannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang ormas, menurut Nawawi ...

  • 14 Juli 2017

    GP Ansor Dukung Terbitnya Perppu Ormas untuk Bubarkan HTI

    Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatasi kebuntuan hukum mengenai mekanisme pembubaran ormas/pencabutan status badan hukum ormas. GP Ansor mendukung sepenuhnya terbitnya Perppu yang bisa ...

  • 13 Juli 2017

    Wiranto Optimistis DPR Setuju Perppu Ormas Jadi UU

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyatakan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu, menurut Wiranto, semestinya DPR RI menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang. "Perpu ...

  • 13 Juli 2017

    Wiranto Bantah Perppu Ormas Berangus Kebebasan Berserikat

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto membantah kritik yang menuding Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas memberangus kebebasan berserikat. Menurut Wiranto, Perppu tersebut masih memberikan peluang bagi ormas, yang dibubarkan oleh ...

  • 13 Juli 2017

    Wiranto Tegaskan Perppu Ormas Tak Perlu Dipersoalkan

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan penerbitan Perppu Ormas tidak perlu dipersoalkan karena penerbitannya merupakan hak Presiden dan sudah memenuhi kebutuhan mendesak.Menurut dia, secara teknis Kementerian Hukum dan HAM selaku pihak yang ...

  • 13 Juli 2017

    Peta Dukungan Parlemen terkait Perppu Ormas

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat dari pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Selanjutnya, parlemen akan membahas ...

  • 13 Juli 2017

    GP Anshor Ajak Masyarakat Dukung Perppu Pembubaran Ormas

    GP Anshor mengajak masyarakat mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ansor menilai, Perppu ini diterbitkan untuk mengatasi kebuntuan hukum mengenai mekanisme pembubaran ...

  • 13 Juli 2017

    PPP Dukung Penerbitan Perppu Ormas

    Partai Persatuan Pembangunan mendukung penuh langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena apa yang dilakukan pemerintah itu didasarkan atas kebutuhan."PPP memberikan dukungan penuh terhadap Perrpu ini dan ...

  • 13 Juli 2017

    F-PKS Desak Pemerintah Ungkap Alasan Terbitnya Perppu Ormas

    Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pemerintah harus menjelaskan alasan kegentingan yang mengharuskan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Jazuli, F-PKS prihatin atas terbitnya Perppu ...

  • 13 Juli 2017

    Perppu Ormas Kian Mendiskriminasi Minoritas Agama dan Papua

    Genap sembilan pekan sejak Menko Polhukam Wiranto mengumumkan "pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI," Rabu kemarin (12/7), orang yang sama mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Ormas Nomor 2/2017. Pasal-pasal dalam Perppu tersebut mengakomodasi pembungkaman yang jauh lebih ...

  • 13 Juli 2017

    Ansor Surabaya Kawal Perppu Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

    Pengurus Cabang GP Ansor Kota Surabaya siap mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas).Dalam pernyataanya pada Kamis (13/7/2017), Ketua PC GP Ansor Surabaya Alaik S Hadi menyampaikan pihaknya mendukung penuh terbitnya Perppu ...

  • 13 Juli 2017

    Yusril: Asas Contrario Actus di Perppu Ormas Tak Demokratis

    Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai asas hukum contrario actus sebagai alasan dikeluarkannya Perppu sangat tidak tepat. Menurutnya hal itu akan menjurus pada tindakan-tindakan otoriter yang justru kontradiktif dengan semangat berdemokrasi. Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 17 ...

  • 12 Juli 2017

    MUI Minta Pelaksanaan Perppu Ormas Konsisten

    Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta pemerintah bersikap konsisten dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi berharap pemerintah ...

  • 12 Juli 2017

    Yusril: Perppu Hapus Kewenangan Pengadilan Bubarkan Ormas

    Ahli hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra menilai Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pasalnya Perppu tersebut memberi kewenangan absolut kepada pemerintah untuk membubarkan ormas ...

  • 12 Juli 2017

    Wapres Jusuf Kalla Tanggapi Perppu Pembubaran Ormas

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Perundang-undangan (Perppu) nomor 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada Senin (10/7/2017) lalu.Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan ...

  • 12 Juli 2017

    PBNU: Perppu Percepat Pembubaran HTI

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagi PBNU penerbitan Perppu ...

  • 12 Juli 2017

    Perppu Ormas Dinilai Tidak Tepat Secara Hukum dan Politik

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Perundang-undangan (Perppu) nomor 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada Senin (10/7/2017) lalu.Menanggapi hal itu, Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa ...

  • 12 Juli 2017

    Perppu Ormas Bisa Langsung Dijalankan Tanpa Persetujuan DPR

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Perundang-undangan (Perppu) nomor 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada Senin (10/7/2017) lalu.Ketua Setara Insitute, Hendardi mengatakan pemerintah bisa langsung menjalankan ...

  • 12 Juli 2017

    Dengan Perppu, Pembubaran Ormas Tak Perlu Proses Pengadilan

    Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Regulasi baru ini memungkinkan pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa melalui proses ...

  • 12 Juli 2017

    Larangan dan Sanksi dalam Perppu yang Dapat Bubarkan Ormas

    Pada Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan yang antara lain mengatur larangan dan sanksi-sanksi terhadap ormas.Dalam lampiran Perppu yang dapat diunduh di laman ...

1 2 3 ... 10 Berikutnya