STOP PRESS! Beda Sikap Soal Densus Tipikor Polri: Presiden Gelar Ratas

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Berita, Analisa dan Opini dari tirto.id

  • 42opini positif
  • 250opini negatif
  • 13opini netral
  • 24 Juli 2017

    NU Minta Mantan Aktivis HTI Jangan Dijadikan Musuh

    Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah kehilangan anggotanya sejak dibubarkan pemerintah melalui Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Nahdlatul Ulama (NU) mengimbau, mantan aktivis HTI tidak boleh dijadikan musuh namun perlu dirangkul bersama."Yang ...

  • 24 Juli 2017

    Perppu Ormas Berpotensi Memicu Diskriminasi dan Persekusi

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Ormas yang dijadikan landasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpotensi menciptakan persoalan terhadap anggota HTI di lapangan. Terlebih setelah HTI dibekukan beredar dokumen ...

  • 21 Juli 2017

    Hidayat Nilai Perppu Ormas Seharusnya Tak Sasar Anggota HTI

    Terkait isu beredarnya daftar nama anggota organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi suatu polemik tersendiri. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI. Hal ...

  • 21 Juli 2017

    Cara Dakwah HTI Memikat Pengikut dan Simpatisan di Kampus

    Masjid Al Hurriyyah Institut Pertanian Bogor (IPB) tampak lengang sore itu. Orang-orang baru saja selesai salat Asar ketika saya datang. Aula bawah masjid, yang biasa disewakan untuk kegiatan organisasi internal dan eksternal kampus, juga kosong. Hanya ...

  • 21 Juli 2017

    Beredar Dokumen Pengikut HTI Bisa Memicu Gelombang Persekusi

    Menjelang dan setelah badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, beredar dokumen 73 halaman yang memuat tuduhan daftar pengurus, anggota, dan simpatisan organisasi politik tersebut. Nama-nama yang tertera dalam dokumen ini dituding ...

  • 21 Juli 2017

    "Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum"

    Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) zaman Soeharto diubah menjadi UU 17/2013. Namun Presiden Joko Widodo mengimitasi ulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang mengubah UU tersebut. ...

  • 21 Juli 2017

    Pengikut HTI dalam Bayang-Bayang Pengawasan

    Sekretariat Dewan Pengurus Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor terlihat sepi. Kantor empat lantai itu belum rampung dibangun, tetapi sudah dipakai. Tiga pekerja bangunan di lantai tiga masih terlihat sibuk memotong besi dan aluminium dengan ...

  • 21 Juli 2017

    Beredar Dokumen Pengikut HTI Bisa Memicu Gelombang Persekusi

    Menjelang dan setelah badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, beredar dokumen 73 halaman yang memuat tuduhan daftar pengurus, anggota, dan simpatisan organisasi politik tersebut. Nama-nama yang tertera dalam dokumen ini ...

  • 21 Juli 2017

    Usai Dibekukan, Pengikut HTI dalam Bayang-Bayang Pengawasan

    Sekretariat Dewan Pengurus Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor terlihat sepi. Kantor empat lantai itu belum rampung dibangun, tetapi sudah dipakai. Tiga pekerja bangunan di lantai tiga masih terlihat sibuk memotong besi dan aluminium ...

  • 21 Juli 2017

    Hidayat Nilai Perppu Ormas Seharusnya Tak Sasar Anggota HTI

    Terkait isu beredarnya daftar nama anggota organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi suatu polemik tersendiri. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada ...

  • 21 Juli 2017

    "Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum"

    Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) zaman Soeharto diubah menjadi UU 17/2013. Namun Presiden Joko Widodo mengimitasi ulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang mengubah UU ...

  • 21 Juli 2017

    Pengikut HTI dalam Bayang-Bayang Pengawasan

    Sekretariat Dewan Pengurus Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor terlihat sepi. Kantor empat lantai itu belum rampung dibangun, tetapi sudah dipakai. Tiga pekerja bangunan di lantai tiga masih terlihat sibuk memotong besi dan aluminium ...

  • 20 Juli 2017

    Polri Larang Aktivis HTI Berdakwah

    Menyusul pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, Polri juga menetapkan larangan bagi mantan anggota HTI untuk berdakwa, terutama membawakan materi-materi yang bertentangan dengan Pancasila serta ajakan untuk mewujudkan pemerintahan Khilafah.Kepala Divisi ...

  • 20 Juli 2017

    PPP Nilai Kasus HTI Jadi Hikmah Berorganisasi sesuai NKRI

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah menjadi hikmah bagi aktivis pergerakan lainnya untuk tidak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila dalam berserikat. "Ini tentu jadi hikmah bagi aktivis-aktivis pergerakan yang ...

  • 20 Juli 2017

    Polri Larang Aktivis HTI Berdakwah

    Menyusul pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, Polri juga menetapkan larangan bagi mantan anggota HTI untuk berdakwa, terutama membawakan materi-materi yang bertentangan dengan Pancasila serta ajakan untuk mewujudkan pemerintahan Khilafah. Kepala Divisi ...

  • 19 Juli 2017

    Pelanggaran HTI Bisa Masuk dalam Ranah Ancaman Terorisme

    Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (19/7/2017) pagi tadi dinilai sudah sesuai dalam fungsi pemerintah menjalankan kewenangannya berdasar Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Tidak adanya ...

  • 19 Juli 2017

    Kontras Kritik Sikap Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menyatakan penerbitan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan proses yudisial dalam rangka menangani Ormas radikal. "Saya ...

  • 19 Juli 2017

    Imparsial: Bubarkan Ormas Radikal Tidak dengan Perppu Ormas

    Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) radikal tidak harus dengan menggunakan Perppu Ormas, melainkan pemerintah bisa dengan menyusun Perppu Ormas Radikal."Menurut saya, Perppu Ormas harus ditolak oleh DPR, lalu pemerintah ...

  • 19 Juli 2017

    Polri Ancam Bubarkan Semua Demo Pendukung HTI

    Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan kepolisian akan membubarkan semua aksi demonstrasi pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasannya, pemerintah hari ini sudah resmi mencabut status badan hukum HTI dan menyatakan ormas ini dibubarkan. Menurut ...

  • 19 Juli 2017

    Presiden Jokowi Pastikan Pembubaran HTI Sudah Dikaji Lama

    Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Kemenkumham tertanggal sejak 19 Juli 2017 lewat pencabutan SK badan hukum sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran HTI telah melalui ...

1 2 3 ... 16 Berikutnya