Hak Angket KPK
Berita, Analisa dan Opini dari tirto.id
- 33opini positif
- 164opini negatif
- 14opini netral
- 25 Juli 2017
Pansus Angket KPK akan Panggil Saksi Kasus Akil Mochtar
Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan memanggil dua saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yaitu Muchtar Effendi dikenal sebagai ...
- 13 Juli 2017
Gerilya Pansus Hak Angket KPK Demi Galang Dukungan
Sejak pembentukannya yang sempat menuai kontroversi, tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI memulai menggalang dukungan ke beberapa penegak hukum terkait yang dianggap bisa menunjang kinerja pansus. Langkah awal penggalangan dukungan ini dimulai dengan menggelar Rapat ...
- 10 Juli 2017
Rumitnya Menghentikan Pansus Hak Angket KPK
Dalam perkembangan terakhir, diketahui ada dua fraksi yang dengan tegas menolak adanya Pansus Hak Angket KPK, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua MPR dari ...
- 10 Juli 2017
Yusril: Pansus Hak Angket KPK Sudah Sesuai Konstitusi
Pakar Hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK mendapat tidak menyalahi aturan dalam usahanya mengawasi kinerja KPK. Menurut Yusril, hak angket dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan ...
- 10 Juli 2017
Yusril: KPK Lembaga Eksekutif, DPR Bisa Gunakan Hak Angket
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, sebagai lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, menurut Yusril, KPK merupakan institusi eksekutif sehingga DPR bisa menggunakan ...
- 10 Juli 2017
1000 Dosen UGM Dipastikan Teken Petisi Tolak Hak Angket KPK
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menggalang dukungan dalam rangka menolak hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, setelah tiga hari dirilis, petisi ...
- 07 Juli 2017
Mantan Pimpinan KPK: Pansus Hak Angket Punya Kepentingan
Para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai anggota Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK punya konflik kepentingan, karena banyak dari mereka yang saat ini diduga terlibat dalam korupsi.Sejumlah mantan pimpinan KPK yang angkat bicara ...
- 07 Juli 2017
Iluni UI Berbadan Hukum Dukung Pansus Hak Angket KPK
Iluni UI berbadan hukum mendatangi pansus hak angket KPK untuk melakukan audiensi pada hari ini, Jumat (7/7/2017). Berdasarkan audiensi tersebut, Iluni UI badan hukum mendukung penuh usaha pansus hak angket dalam pengawasan KPK. Menurut staf ...
- 07 Juli 2017
Fraksi Demokrat Nilai Pansus Hak Angket Ingin Lemahkan KPK
Fraksi Partai Demokrat menolak tegas pembentukan Pansus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK karena dinilai hanya akan melemahkan kinerja lembaga antirasuah. Ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Agus Hermanto dari Partai Demokrat ...
- 06 Juli 2017
Kekonyolan Pansus Angket KPK Minta Keterangan Napi Koruptor
Agun Gunandjar Sudarsa mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, pada Kamis (6/7/2017). Agun yang merupakan politisi Golkar ini lebih memilih memimpin Pansus ...
- 04 Juli 2017
KPK Tanggapi Pertemuan Pansus Hak Angket dengan BPK
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Selasa (4/7/2017). Dalama kunjungan tersebu, Pansus menemukan banyak kejanggalan yang harus ditindaklanjuti dari hasil ...
- 12 Juni 2017
PDIP Nilai Presiden Tak Bisa Intervensi Hak Angket KPK
Pemerintah masih belum bersikap terkait hak angket KPK yang digulirkan DPR beberapa waktu lalu. KPK sendiri berharap agar Presiden Jokowi selaku pemimpin eksekutif bisa mendukung KPK untuk menolak hak angket. Bagaimana partai politik melihat hal ...
- 11 Juni 2017
KPK Harap Presiden Jokowi Dukung Penolakan Hak Angket DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, Presiden RI Jokowi bisa mendukung KPK dalam menolak hak angket yang diajukan DPR. Sebab, sampai saat ini, pemerintah belum menentukan sikap dalam penetapan hak angket DPR."Ya paling tidak sama dengan ...
- 09 Juni 2017
Formappi: Pansus KPK Ingin Lemahkan Penelusuran Kasus e-KTP
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi terbentuk setelah dibacakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 30 Mei 2017 lalu. Fraksi yang sudah mengirimkan utusannya antara lain: PDIP, Golkar, Nasdem, ...
- 08 Juni 2017
Anggota DPR yang Hobi Bolos Tapi Getol Melawan KPK
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditetapkan memakan anggaran negara Rp3,1 miliar. Anggaran ini akan berlaku selama 60 hari sampai Pansus Hak Angket KPK memberikan laporannya pada rapat paripurna DPR.“Sekitar Rp3 ...
- 07 Juni 2017
Golkar Dukung PDIP Pimpin Pansus Hak Angket KPK di DPR
Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung Fraksi PDI Perjuangan menjadi pemimpin Panitia Khusus Hak Angket KPK karena sebagai fraksi yang memiliki anggota terbanyak, dalam rapat perdana Pansus yang dijadwalkan pada Rabu (7/6/2017)."Kami memberi kesempatan kepada ...
- 05 Juni 2017
PAN Mendadak Ingin Gabung Pansus Hak Angket KPK
Sikap Partai PAN terkait dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK di DPR RI mendadak berbalik usai nama pendiri partai itu, Amien Rais terseret dalam perkara korupsi pengadaan Alat Kesehatan dengan terdakwa mantan Menkes Siti Fadilah ...
- 30 Mei 2017
Lima Fraksi Kirim Anggotanya Masuk Pansus Hak Angket KPK
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan lima fraksi sudah mengirimkan nama anggotanya untuk masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Kelima fraksi itu ialah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi ...
- 23 Mei 2017
KPK Nilai Hak Angket DPR Tak Lagi Relevan
KPK menilai hak angket KPK tak lagi relevan setelah hakim menolak gugatan praperadilan Miryam. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, keputusan itu memperjelas bahwa DPR tak bisa meminta KPK membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam. "Semoga putusan praperadilan ini bisa memperjelas apa ...
- 18 Mei 2017
Gerindra Masuk Pansus Angket KPK dengan Dalih Patuh Hukum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya bersedia mengirimkan wakil untuk masuk Pansus Hak Angket KPK, dengan alasan partainya patuh kepada hukum Rapat Paripurna DPR RI."Kami tegaskan kami tidak ...
