Toko Indonesia di Perbatasan Malaysia Ditargetkan Selesai Tahun Ini

tirto.id - Pembangunan Toko Indonesia yang akan menyediakan berbagai produk dalam negeri di Nunukan, perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia ditargetkan selesai pada 2019. Tujuannya agar masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan produk dalam negeri dengan harga terjangkau.

"Tahun ini, Pemprov Kaltara kembali mengalokasikan Rp8,5 miliar untuk tahap akhir pembangunan Toko Indonesia di Krayan, Nunukan," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie di Tanjung Selor, Senin (4/2/2019).

Mengutip laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, pembangunan sudah memasuki proses persiapan dokumen lelang.

Gubernur berharap lelang cepat prosesnya sehingga April sudah bisa dimulai kegiatannya untuk menyelesaikan Toko Indonesia yang mulai dikerjakan sejak 2017 dengan dana awal Rp5 miliar.

"Jika selesai dibangun tahun ini kita berharap tahun depan sudah beroperasi," ujar Gubernur dalam siaran pers.

Kegiatan yang segera dilakukan antara lain pemasangan listrik, sanitasi, pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon, termasuk pekerjaan interior bangunan toko.

Kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transformasi udara) menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal.

Upaya Pemprov Kaltara adalah memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) khusus penumpang serta pembangunan Toko Indonesia.

Toko Indonesia bertujuan agar masyarakat di perbatasan bisa membeli barang dengan harga yang terjangkau.

Meski harganya tidak sama murah dengan wilayah di kota lain di Indonesia namun dipastikan lebih murah ketimbang harga barang dari Malaysia.

Selama ini karena ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara misalnya Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor.

Pembangunan empat Toko Indonesia di perbatasan Kaltara berasal dari APBD provinsi dan APBN.

Anggaran dari dana alokasi khusus dan tugas perbantuan untuk empat toko itu mencapai puluhan miliar.