tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan yang menganggap masuknya TNI dalam kementerian akan kembali membangkitkan dwifungsi ABRI. Luhut mengatakan hal itu telah terlebih dulu dikaji.
Ia pun menjamin bahwa rencana pemerintah untuk membuka beberapa pos jabatan di kementerian kepada TNI tak akan menimbulkan hal seperti yang ditudingkan.
"Sudah semua sudah kami kaji. Tidak ada membuat seperti dwifungsi. Ngarang itu," ucap Luhut kepada wartawan usai Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS pada Jumat (22/2/2019).
Rencana pemerintahan Jokowi mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara sempat dituding mengembalikan dwifungsi. Bahkan dinilai sejumlah kalangan mengendurkan semangat reformasi.
Kementerian Pertahanan pun mengaku masih membahas surat dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto soal restrukturisasi dan perluasan jabatan TNI.
Luhut mengatakan kehadiran TNI di kementerian juga merupakan hal yang wajar. Ia mencontohkan pengalamannya saat ia masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Di kementerian itu, kata Luhut, sejumlah jabatan memang diisi oleh tentara. Karena itu, komposisinya pun beragam antara sipil dan tentara.
Lagi pula, menurut Luhut, sejumlah jabatan di tingkat kementerian memang memiliki job desc yang berkaitan dengan keamanan. Seperti misalnya keamanan di sektor maritim seperti di kementeriannya.
Ia menuturkan keputusan untuk memilih tentara bisa jadi merupakan langkah yang tepat. Sebab dengan latar belakang itu, ia memastikan orang tersebut sudah mumpuni untuk menjalankan tugasnya ketimbang menyerahkannya pada orang awam.
"Di Menko Maritim ada juga keamanan. Kalau keamanan maritim masa ditangani orang yang gak ngerti. Taruh aja angkatan laut," ucap Luhut.
"Masa keamanan laut [diisi] sama yang gak berpengalaman," tambah Luhut.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
