TNI & BIN Sebut Kelompok Bersenjata Papua Jangan Ada Diskriminasi

Oleh: Adi Briantika - 27 Mei 2021
Dibaca Normal 1 menit
Kepala Badan Intelijen Strategis Letjen TNI Joni Supriyanto menyatakan penyebutan Kelompok Separatis Teroris (KST) jangan jadi diskriminasi.
tirto.id - Pemerintah melabelkan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok teroris. Bahkan muncul istilah baru akibat penyebutan ini, yaitu Kelompok Separatis Teroris (KST). Satgas Nemangkawi hingga hari ini masih memburu mereka.

Kepala Badan Intelijen Strategis Letjen TNI Joni Supriyanto menyatakan penyebutan KST jangan jadi diskriminasi.

“Kami tidak sebut ‘KST Papua’, namun ‘KST Purom Wenda’, ‘KST Lekagak Telenggen’. Jadi, orang-orang itu yang masuk di dalamnya. Sehingga jangan sampai penyebutan ini terjadi diskriminasi, karena sensitif kepada saudara di Papua,” kata Joni pada rapat kerja bersama Panitia Khusus Papua di gedung DPR, Kamis (27/5/2021).

“Dengan penyebutan kelompok tersebut memudahkan aparat keamanan untuk menjangkau kelompok yang ada di luar kelompok separatis Papua,” imbuh Joni.

Sementara, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma berujar pihaknya mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi mencekam sebagai salah satu strategi menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini.

“Situasi keamanan di Papua dari hasil deteksi, kelompok front bersenjata tersebar di 8 kabupaten dari 13 kabupaten,” ujar dia.

Kelompok bersenjata itu tersebar di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Khusus di Kabupaten Puncak, KST meneror sembari berkonsolidasi untuk aksi lanjutan terhadap kehadiran aparat TNI dan Polri. Bahkan, sambung Teddy, KST bermaksud memanfaatkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX guna menciptakan instabilitas.

“[Aksi lanjutan] untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh BIN antara lain memberikan dukungan kepada Satgas Gabungan TNI dan Polri untuk mengejar dan menindak KST, termasuk memutus jaringan logistik mereka,” tutur Teddy.

BIN juga mencatat ada 60 gangguan keamanan dalam kurun 21-24 Mei 2021. Rinciannya, ada 13 penembakan, 34 baku tembak, 13 insiden gangguan keamanan lain yang memakan korban (8 aparat keamanan mati, 14 luka; 5 nonkombatan/sipil meninggal dan 9 luka; serta 22 orang kelompok bersenjata tewas dan 1 luka).



Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
DarkLight