tirto.id -
Program yang dijalankan oleh Menko PMK Puan Maharani itu banyak dikritik karena dianggap tidak sukses hingga masa akhir kepemimpinan Jokowi.
Salah satu cirinya ada dalam pernyataan Menkominfo Rudiantara bahwa jumlah hoaks meningkat di tahun 2019.
Namun Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengaku tak khawatir apabila Ma'ruf diserang dengan pertanyaan tersebut.
"Kami akan siapkan jawabannya. Semua pertanyaan akan kami simulasikan perkiraan pertanyaan dan kami siapkan jawabannya," kata Usman kepada Tirto, Jumat (1/3/2019).
Usman menyatakan revolusi mental itu sebenarnya salah satu program andalan Jokowi-Ma'ruf juga untuk ke depannya.
Hanya saja, pada visi-misi Jokowi-Ma'ruf Revolusi Mental disebut sebagai pendidikan karakter.
Oleh sebab itu, Usman menganggap pembahasan revolusi mental tak akan menjadi masalah.
"Kita bisa siapkan. Kita bisa buktikan datanya sejauh mana revolusi mental ini berjalan. Kalau soal banyaknya hoaks itu kan saya ga tahu, apa berkaitan dengan revolusi mental. Karena kan ini berkaitan dengan politik," ucapnya lagi.
Padahal Rusiantara menyebut sepanjang Januari 2019 lalu, ada 70 konten hoaks yang teridentifikasi oleh kementeriannya.
Angka ini lebih besar dibandingkan rata-rata konten yang ditemukan perbulan sepanjang 2018. Dia menegaskan, hoaks itu tak semuanya berkaitan dengan pilpres 2019.
"Ini kita temukan dan dari sisi (konten), hoaks tidak hanya berkaitan dengan pemilu," kata Rudiantara usai membuka Rakernas Asosiasi Media Siber Indonesia (ASMI) di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menganggap masalah revolusi mental ini penting untuk dibahas.
Baginya, masalah ini adalah yang utama soal tindakan masyarakat Indonesia suka menyebar hoaks.
"Saya meyakini memang ini yang menjadi pangkal masalah yang tidak beres-beres. Mental elitnya rusak, masyarakat juga rusak," kata Ujang kepada Tirto.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
