Tim Pertimbangan Monas Minta Maaf ke JJ Rizal Soal Undangan Rapat

Oleh: Haris Prabowo - 8 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Tim ini dianggarkan akan mendapat gaji sebesar Rp461 juta dalam APBD-P selama delapan bulan kerja.
tirto.id - Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro meminta maaf jika terdapat pihak-pihak yang merasa belum dihubungi dalam pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas. Beberapa tokoh masuk ke dalam tim tersebut diantaranya sejarawan JJ Rizal, sejarawan Anhar Gonggong, dan wartawan senior Asro Kamal.

"Saya akan meminta maaf kepada semua tim yang merasa belum saya hubungi. Saya kan juga masih baru di sini," kata Asiantoro kepada Tirto, Rabu (8/8/2018) siang. Ia juga diketahui menjabat sebagai sekretaris tim tersebut.

Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas adalah tim yang baru saja dibentuk dan bertugas untuk menentukan dan menilai layak atau tidaknya kegiatan yang diajukan masyarakat di kawasan Monas. Tim ini dianggarkan akan mendapat gaji sebesar Rp461 juta dalam APBD-P selama delapan bulan kerja.


"Hanya bertugas ketika menentukan itu," kata Asiantoro.


Sejarawan JJ Rizal membantah dirinya diangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi anggota Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas. Rizal mengaku tak pernah mendapat surat pengangkatan dari Pemerintah Provinsi DKI.


“Gue itu enggak pernah terima surat resmi sepotong juga pengangkatan resmi jadi tim itu.
Gimana bisa gue deklarasi jadi tim,” kata Rizal saat dihubungi Tirto, Selasa (7/8/2018) malam.

Sekda DKI Jakarta Saefullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas tersebut, mengaku telah menegur Asiantoro terkait pengakuan JJ Rizal yang tak pernah diajak dan dikirimi surat.

"Tadi saya udah tegur itu Kepala Dinas. Diajak dong, undang rapat. Ya diadministrasikan dengan baik, undangannya mana, daftar absensinya mana, itu jadi bukti kalau yang bersangkutan itu sudah diundang. Tapi belum hadir karena kesibukan, kan," katanya kepada Tirto, Rabu (8/8/2018) pagi.

Sebelumnya, JJ Rizal mengaku memang pernah menerima surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan, sekitar sebulan lalu. Akan tetapi, surat itu berisi undangan rapat. Rapat tersebut, kata Rizal, isinya di luar kapasitasnya sebagai sejarawan.

"Masak gue dimintai pendapat soal gerak jalan, misalnya. Iya kan? Terus ada acara apa gitu, yang enggak ada kaitannya sama gue sebagai historian. Ya jadi gue enggak datang [rapat],” kata Rizal.

"Bukan [rapat] pengangkatan,” lanjutnya.




Baca juga artikel terkait MONAS atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight