Tim 11 Alumni 212 Bantah Bertemu Jokowi untuk Dukungan di Pilpres

tirto.id - Tim 11 Alumni 212 membantah ada pembicaraan soal Pilpres 2019 dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu. Mereka murni membicarakan tentang kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

"Kami tidak berbicara tentang dukung mendukung tentang perpolitikan dalam hal ini," ujar Sekretaris Tim 11 Alumni 212 Al Khaththath di Tebet, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Khaththath menerangkan, tidak ada kesepakatan yang dibuat saat pertemuan tersebut. Mereka hanya meminta Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan kriminalisasi ulama.

"Dalam pandangan kami itu adalah kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212. Yang mana? Semua. Kami ingin semua bisa diselesaikan. Kebijakan itu ditiadakan gitu. Dinolkan lagi. Gitu kurang lebih," kata Khaththath.

"Enggak ada kesepakatan apapun tapi kami amar ma'ruf nahi mungkar statusnya," tambahnya.

Hal tersebut kembali ditegaskan anggota Tim 11 Alumni 212, Yusuf M. Martak. Menurutnya, pertemuan dengan Jokowi hanya membahas nasib para ulama, habib, dan alumni 212.

"Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan lain sebagainya. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan, kriminalisasi, yang dialami para ulama dan para tokoh umat Islam," kata Martak.

Martak, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan Jokowi sempat menanyakan pendapat mereka soal masalah kriminalisasi ulama.

"Itu lah yang akhirnya Presiden meminta pendapat dari kami apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya sampaikan kepada aparat dan saya selama ini memang benar mendapat informasi hanya sepihak. Itulah yang mana bisa kami sampaikan isi dari pertemuan tersebut," kata Martak.

Selain itu, mereka juga menyinggung soal kasus penistaan dan penghinaan terhadap ulama yang jalan di tempat. Martak menilai ada ketidakadilan dalam kasus-kasus tersebut, pasalnya para penista itu bahkan mendapat tempat strategis di partai hingga mencalonkan diri dalam pemilu.

Usai pertemuan tersebut, Martak menyebut Presiden Jokowi akan berbicara dengan Menkopolhukam Wiranto tentang pandangan para ulama. Ia mengklaim, Jokowi berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Adapun proses bisa terjadinya pertemuan, saya rasa ada yang khusus menjawab," kata Martak.