Tantangan Perpajakan RI di Tengah Lonjakan Harga Komoditas

Administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 2 Sep 2022 10:48 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melambaikan tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

tirto.id -

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional. Hal itu terlihat dari beberapa negara yang harga komoditasnya sedang naik, tidak terkecuali di Indonesia, perpajakan menikmati windfall revenue cukup besar.

“Beberapa negara lain memiliki tantangan yang berbeda karena eksposur terhadap harga komoditas internasional. Sebagai negara produsen, mereka akan berada dalam situasi yang sangat menantang untuk mengelola anggaran,” ujar Suahasil ketika menyampaikan welcome remarks pada The Second Asia Initiative Meeting, dikutip Jumat (2/9/2022).

Wamenkeu menjelaskan tantangan yang dialami negara komoditas seperti Indonesia yaitu memastikan dan mengantisipasi volatilitas harga komoditas. "Penting untuk tidak terbawa suasana, tetapi penting untuk sangat berhati-hati dengan perkembangan global pada harga komoditas,” katanya

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa negara-negara tertentu yang relatif rendah atau bahkan tidak memproduksi komoditas. Karena itu tantangannya yaitu mengelola pemungutan pajak dan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

“Sehingga dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi masing-masing negara. Ini adalah waktu yang sangat menantang dan sebenarnya bekerja sama akan sangat penting, akan memungkinkan kita untuk memaksimalkan semua pengetahuan untuk waktu yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa kerja sama perpajakan multilateral sangat monumental dan penting untuk terus didiskusikan di bawah G20 dan OECD.

“Dua pilar pajak internasional akan sangat penting bagi semua negara. Saya ingin mendorong pertemuan Asia Initiative untuk melanjutkan diskusi tentang itu,” pungkasnya.