Menuju konten utama

Tanggapan Arsul Sani Soal Instruksi Jokowi ke TNI Polri

Arsul Sani menilai, tak ada yang salah dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Perwira TNI dan Polri soal sosialisasi program kerja pemerintah.

Tanggapan Arsul Sani Soal Instruksi Jokowi ke TNI Polri
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menyebut, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perwira TNI dan polri membantu sosialisasi program kerja pemerintah tidak menyalahi aturan apapun.

Menurut Arsul, arahan Jokowi tersebut harus dilihat dari sudut pandang keamanan. Ia menganggap Jokowi sengaja meminta perwira polisi dan TNI ikut sosialisasikan program pemerintah untuk menekan informasi hoaks dan ujaran kebencian.

"Karena itu pernyataan Pak Jokowi harus dimaknai bahwa TNI dan Polri punya tugas menyeimbangkan itu. Dalam arti [menyampaikan] yang dicapai secara kuantitatif oleh pemerintah kaya gini ya harus dibilang begini; yang belum mencapai sampai tahap tertentu ya juga disampaikan," kata Arsul di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Permintaan Jokowi kepada para perwira disampaikan saat ia berpidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Jokowi meminta pemasyarakatan program dan kerja pemerintah yang sudah dicapai itu diselipkan dalam agenda-agenda tertentu.

Selain itu Jokowi menyampaikan investasi dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia atas dua faktor yaitu stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan supaya pertumbuhan ekonomi melesat.

"Yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan,” ujar Jokowi.

Anggota Komisi III DPR RI itu menganggap, tak ada masalah yang timbul selama polisi dan TNI belum membelokkan informasi ihwal pemerintah. Ia memberi contoh, jika polisi dan TNI sudah berbohong mengenai capaian program pemerintah, maka masalah baru muncul.

"Bagian dari menjaga keamanan adalah menciptakan juga arus informasi yang sehat. Sebab kalau tidak sehat, coba yang mendominasi hoaks dan ikatan kebencian kan cenderung meningkatkan emosi masyarakat. Nanti kalau terjemahannya dalam pelaksanaannya menimbulkan problem netralitas, ya baru kita angkat lagi," katanya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Politik
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yandri Daniel Damaledo