tirto.id - Mantan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, Muhammad Amin Abdullah menilai terjadi pelanggaran terhadap sikap Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jawa Tengah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis Islam, tidak terjun ke politik praktis.
"Dari segi organisasi pelanggaran itu, karena dia mengatasnamakan organisasi kan. Ketika dia mengatasnamakan organisasi, saya kira itu disiplin organisasi tidak memperbolehkan lah seperti itu," ujarnya kepada Tirto saat di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Menurut Amin, sepanjang dukungan tidak menggunakan nama organisasi, tetapi individu, tak jadi masalah, karena bagian dari hak berdemokrasi seluruh kader Muhammadiyah. Terutama, kader Muhammadiyah punya pertimbangan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
"Ya nggak bisa melarang semua orang, apalagi memaksakan yang ada di kepala kita, itu aja prinsipnya. Karena mereka juga punya pertimbangan sendiri, mau ke 01 atau ke 02, itu urusan mereka lah. Kami nggak usah ikut-ikutan kesitu," pungkas dia.
Amin juga menanggapi terkait pernyataan Fokal IMM yang siap dijewer kupingnya oleh Amien Rais karena memilih Jokowi-Ma'ruf. Menurutn dia, hal itu wajar, karena kader Muhammadiyah memiliki kebijakan tak terlibat politik partisan.
"Ya kalo jewer emang biasa lah. Kalau demokrasi kan rakyat yang otonom, ya apalagi Muhammadiyah tidak menetukan pilihan kan," terangnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
