tirto.id - Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap tak perlu memiliki peran politik dan ekonomi yang berada di luar tugasnya sebagai prajurit. Anggapan itu disampaikan sejumlah ahli berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, April-Juli 2018.
Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 145 ahli itu, 52 persen responden menganggap militer tak perlu memiliki peran politik. Selain itu, ada 49 persen responden yang menilai anggota militer tak perlu berperan di bidang ekonomi.
Ketua P2P LIPI Firman Noor berkata, secara umum ahli menganggap kondisi pertahanan di Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi, para ahli menganggap ada beberapa potensi ancaman pertahanan dan keamanan jelang pemilu yakni kejahatan transnasional, terorisme, dan penyebaran ideologi non-Pancasila.
"Temuan pentingnya, sistem pertahanan negara dianggap telah berjalan dengan efektif. Tetapi TNI dianggap tidak perlu memiliki peran politik dan ekonomi," ujar Firman di Kuningan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Berdasarkan hasil survei ahli LIPI, mayoritas responden menilai bahwa kontrol sipil atas militer hingga kini belum berjalan efektif. Kurangnya efektivitas karena kapasitas sipil masih lemah, minimnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh militer, serta adanya keterlibatan militer dalam politik.
Para ahli juga menganggap ada dua masalah yang harus segera ditangani penegak hukum saat ini. Keduanya adalah persoalan narkoba dan korupsi. Pada aspek penegakan hukum di Indonesia, lebih dari 66 persen ahli memberi penilaian buruk terhadap persamaan warga di depan hukum.
"Imparsialitas lembaga penegak hukum menjadi faktor yang dinilai paling penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yuliana Ratnasari
