28 Desember 1949

Sukarno Kembali ke Jakarta, Selamat Tinggal Kolonialisme Belanda

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 28 Desember 2020
Dibaca Normal 3 menit
Kembalinya Sukarno ke Jakarta menandakan Indonesia telah sepenuhnya lepas dari kolonialisme Belanda.
tirto.id - Sukarno hanya butuh dua kata untuk menenangkan gemuruh massa yang berkelimun di depan Istana Koningsplein pada siang itu, 28 Desember 1949, tepat hari ini 71 tahun lalu. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, orang menyemut di hadapannya. Massa tak henti-hentinya memekikkan "merdeka" hingga beberapa detik sebelum Sukarno membacakan pidato, ia cukup mengatakan dua kata itu: "Diam! Diam!"

Seperti sihir, gemuruh massa pun redup dan Sukarno bisa memulai pidatonya.

Beberapa saat sebelumnya, ia baru tiba di Lapangan Udara Kemayoran. Orang-orang sudah berderet di sepanjang jalan menuju Istana Koningsplein menanti seorang pemimpin yang kembali. Harian De Telegraaf tanggal 29 Desember 1949 menyebutkan bahwa perjalanan dari Kemayoran ke Istana Koningsplein, yang seharusnya bisa ditempuh dalam 10 menit, itu memakan waktu 45 menit. Kerumunan massa nyaris membuat mobil kap terbuka yang ditumpangi Sukarno tidak bergerak.

Kembalinya Sukarno ke Jakarta merupakan simbol Indonesia yang telah berdaulat. Sehari sebelum ia disambut jutaan orang itu, pada 27 Desember 1949, sebuah permufakatan telah tercapai di Kastil Ridderzaal, Den Haag. Delegasi Republik Indonesia, Kerajaan Belanda, serta Bijenkoomst voor Federaal Overleg (BFO) menyepakati bahwa pergocohan Indonesia-Belanda sudah berakhir dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Pada hari yang sama di Istana Koningsplein, yang saat ini kita kenal dengan nama Istana Merdeka, upacara simbolis juga dilakukan para perwakilan ketiga pihak. Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawan dalam Kronik Revolusi Jilid V melampirkan laporan Antara tertanggal 27 Desember 1949 yang menyebutkan bahwa upacara pengakuan kedaulatan tersebut berjalan khidmat dan dihadiri tidak kurang dari 150 tamu. Dalam acara ini bendera Belanda diturunkan dari tiang dan diganti oleh bendera Merah Putih dengan diiringi “Wilhelmus van Nassouwe” serta “Indonesia Raya”.

Dua hari tersebut menjadi titik balik paling penting dalam hubungan Indonesia-Belanda. Sesudah empat tahun penuh ketegangan, baik di ranah militer maupun diplomasi, kedua negara itu akhirnya sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Satu hal lagi yang juga penting: ibu kota Republik kembali ke Jakarta dari Yogyakarta.

Pidato Sukarno di halaman Istana Koningsplein itu seakan-akan menjadi klimaks sekaligus akumulasi dari rentetan peristiwa sepanjang periode Revolusi (1945-1949) yang mencekam.


Belanda Ingin Kembali

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Belanda bersikeras tak mau mengakuinya dan bahkan berniat untuk kembali menduduki negeri bekas jajahan itu. Kedatangan Hubertus Johannes van Mook, yang ditugaskan sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada Oktober 1945 semakin mengukuhkan keinginan Belanda tersebut.

Belanda datang lagi ke Indonesia atas fasilitas Inggris. Sebagai pemenang Perang Dunia II, Inggris diberi mandat oleh Sekutu untuk mengadministrasi daerah bekas koloni negara-negara Eropa di Asia Tenggara yang sebelumnya diduduki Jepang. Bagi rakyat Indonesia dan rakyat Asia Tenggara pada umumnya, hal ini memicu resistensi tersendiri. Mereka sudah merdeka dan tidak mau dijajah lagi.

Perlawanan terhadap upaya rekolonisasi dimulai dari Semarang dalam peristiwa yang dikenal dengan nama ‘Pertempuran Lima Hari’ (15-19 Oktober 1945). Menurut Herman Burgers dalam Garuda dan Bangau: Dari Jajahan menjadi Negara Merdeka (hlm. 112-115), Inggris akhirnya membuka perundingan dengan pemerintah Indonesia dan pimpinan pemuda untuk mengakhiri pertempuran.

Setelah itu, perlawanan bersenjata oleh rakyat Indonesia pun menjalar ke wilayah lain. Pertempuran paling berdarah pecah di Surabaya pada 10-29 November 1945. Menurut M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (hlm. 217), jumlah korban di pihak Indonesia mencapai 16.000 jiwa dan di pihak Inggris hingga 2.000 jiwa.

Belajar dari pengalaman itu, Belanda lalu memperkuat kapasitas militernya di Indonesia. Sepanjang 1945-1946 Belanda hanya memiliki 15 batalion dan bertambah menjadi 27 batalion dengan kekuatan tidak kurang dari 75.000 pasukan pada 1947. Kehadiran pasukan militer terlatih Belanda berhasil "mengepung" pemerintahan Republik Indonesia.

Belanda kemudian menggunakan kekuatan militer untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakati dengan pemerintah RI. Dimulai dari Agresi Militer I (21 Juli-5 Agustus 1947) untuk mengingkari perjanjian Linggarjati. Lantas disambung Agresi Militer II (19-20 Desember 1948) untuk mengkhianati nota kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata dan Garis van Mook.

Ketika ibu kota Yogyakarta berhasil diduduki pada siang hari tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda menangkap Sukarno dan jajaran kabinetnya. Sebagaimana dicatat Kapitsa M.S. dan Maletin N.P. dalam Soekarno: Biografi Politik (hlm. 133), pada 22 Desember 1948 pukul 7 pagi, Sukarno, Sutan Slahrir, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, dan Suryadi Suryadharma diterbangkan menuju Bangka untuk menjalani pengasingan.

Pada Januari 1949 sebenarnya Belanda sudah menawarkan "jalan damai" kepada Sukarno untuk pulang ke keluarganya dengan syarat menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan lagi melakukan kegiatan politik. Bagi Sukarno, ini merupakan isyarat yang merendahkan martabat pejuang republik. Ia menolak tawaran tersebut dengan keyakinan bahwa perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman akan berhasil menaikkan moral rakyat. Selain itu, pada 24 Desember 1948 PBB menggelar sidang Dewan Keamanan khusus membahas tentang Indonesia.

Indonesia pun semakin percaya diri. Pembentukan front anti-imperialis juga menuai hasil positif dengan menggalang kekuatan dari berbagai kalangan termasuk eks tahanan politik Afair Madiun 1948. Pada 4 Maret 1949 Panglima Angkatan Perang di Jawa, A.H. Nasution, mengeluarkan instruksi untuk melakukan serangan umum guna meningkatkan daya tawar politik dan memaksa Belanda duduk dalam meja perundingan.

Pada 7 Mei 1949 Belanda akhirnya sepakat untuk menggelar Konferensi Meja Bundar di Den Haag dalam rangka membicarakan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia.



Infografik Mozaik Sukarno
Infografik Mozaik Sukarno

Indonesia Berdaulat

Sejak 6 Juli 1949 Sukarno dan para pembesar RI dibebaskan dari pengasingan dan kembali ke Yogyakarta. Kembalinya Sukarno sebagai pucuk pimpinan berhasil menjinakkan gerilyawan yang sebelumnya bersikeras menolak gencatan senjata. Penolakan ini berakhir ketika Jenderal Sudirman bersedia bertemu Sukarno pada 10 Juli 1949 yang menandakan bahwa dirinya tetap di bawah komando presiden. Kepulangan Sukarno ke Yogyakarta juga membuat rencana diadakannya KMB berjalan sesuai rencana.

Poin-poin perjanjian KMB dibahas sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949 dan menghasilkan kesepakatan penting bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nota kesepakatan KMB diterima oleh perwakilan Indonesia pada 18 November 1949 setelah mendapatkan persetujuan dan diratifikasi oleh parlemen Belanda pada 14 November 1949.

Hasil lain dari KMB adalah bentuk negara kesatuan yang dikehendaki Sukarno berubah menjadi negara federal. Sukarno kemudian dilantik sebagai Presiden RIS dan Hatta sebagai Wakil Presiden RIS pada 16 Desember 1949 yang disusul pembentukan kabinet empat hari kemudian. Puncaknya, pada 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Belanda.


Dan esok harinya, terjadilah peristiwa bersejarah itu, ketika Sukarno disambut jutaan rakyat di Jakarta. Pidato heroik Sukarno menjadikan suasana kian bergelora.

“Saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah saya ucapkan di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir empat tahun lamanya saya tidak bersua dengan saudara-saudara," ucap Sukarno seperti tanpa jeda.

“Empat kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara,” lanjutnya dengan disambut sorak riuh massa-rakyat.

“Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhaen, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya, saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah sekarang di halaman ini telah berkibar Sang Dwi Warna.”


Pada hari itu bukan hanya Sang Dwi Warna yang berkibar, tapi juga kedaulatan 70 juta rakyat Indonesia.

==========

Appridzani Syahfrullah adalah alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Sejarah UGM dan menjadi asisten riset di National University of Singapore.

Baca juga artikel terkait PENGAKUAN KEDAULATAN atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Politik)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight