Menuju konten utama

Stafsus Milenial & Gubernur Bahas Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Rencana pendirian Provinsi Kapuas Raya kembali dibahas, kali ini bersama gubernur dan stafsus milenial. 

Stafsus Milenial & Gubernur Bahas Pembentukan Provinsi Kapuas Raya
Calon Gubernur Kalbar, Sutarmidji bersama istri memperlihatkan jari kelingking bertinta biru usai pencoblosan Pilgub Kalbar di TPS 006, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak, Rabu (27/6/2018). ANTARA FOTO/Sheravim

tirto.id - Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Aminuddin Ma'ruf bertemu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji membahas rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Sabtu (21/11/2020). Pemekaran ini merupakan salah satu janji kampanye Sutarmidji, yang terpilih pada 2018 lalu.

"Kedatangan saya memang khusus untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur guna membahas beberapa program pembangunan di Kalbar, termasuk rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya," kata Aminudin di Pontianak, dikutip dari Antara. Informasi yang didapat akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Sutarmidji menyampaikan masyarakat, khususnya yang tinggal di kabupaten yang rencananya bakal masuk ke Kapuas Raya, sangat menanti-nantikan realisasi pemekaran. Ia juga bilang pemprov "sangat serius mendorong hal ini" karena "sudah lama [pemekaran] diinginkan masyarakat."

Kabupaten-kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Sintang, Sanggau, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu--terletak di bagian timur Kalbar. Di Kalbar sendiri sekarang terdapat 14 kota dan kabupaten.

Dia bilang salah satu keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat jika provinsi dimekarkan adalah lebih cepatnya pembangunan dan lebih dekatnya layanan publik.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemekaran telah diserahkan kepada pemerintah pusat pada Oktober lalu.

Saat menyerahkan dokumen pemekaran, Sutarmidji menjelaskan bahwa Kalbar itu sangat luas, memecahnya menjadi dua memungkinkan pembangunan lebih fokus. Perbatasannya saja sepanjang 972 kilometer, sementara Papua sebagai pembanding 'hanya' 777 kilometer.

Dia juga menjelaskan telah menyampaikan rincian biaya yang dibutuhkan ke pemerintah pusat, yang bakal disediakan pemprov. "Kami akan bantu kantor gubernur dan gedung DPRD juga," katanya.

Selain soal pemekaran, Aminuddin bilang dalam pertemuan itu mereka juga membicarakan pembangunan proyek strategis nasional.

"Juga membahas perkembangan potensi ekonomi yang harus dikembangkan di Kalbar, termasuk rencana pembangunan beberapa proyek strategis nasional seperti Jembatan Kapuas II gandeng, pembangunan tol penghubung antar daerah," katanya.

Baca juga artikel terkait PROVINSI KAPUAS RAYA

tirto.id - Hukum
Sumber: Antara
Editor: Rio Apinino