Sri Mulyani Suntikkan Modal Rp18,7 Triliun ke 7 BUMN Tahun 2020

Pemerintah anggarkan Rp18,7 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada tujuh BUMN tahun 2020.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 2 Dec 2019 19:15 WIB,

Diperbarui 3 Dec 2019 08:02 WIB

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

tirto.id - Pemerintah menganggarkan Rp18,7 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tujuh BUMN dalam APBN 2020.

“PMN 2020 sudah dimasukkan dalam Undang-Undang APBN Rp 18,7 triliun untuk BUMN,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (2/12/2019).

Salah satu penerima terbesar dari PMN 2020 adalah PT PLN (Persero) dengan nilai penyertaan modal hingga Rp5 triliun.

Suntikan modal untuk PT PLN, dalam catatan Sri Mulyani, digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan mulai dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), transmisi, Gardu induk, distribusi dan listrik perdesaan terutama di daerah terluar, terdepan dan tertinggal.

PMN terbesar kedua diterima oleh PT Hutama Karya senilai Rp 3,5 triliun. Injeksi tersebut melanjutkan tahun 2015 dan 2016 untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatra, terutama ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pemalang Panggan-Kayu Agung.

Selanjutnya, PMA diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp2,5 triliun untuk program pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aada pula PMN Rp1 triliun untuk PT Pemodalan Nasional Madani yang berfokus pada penyaluran kredit UMKM sekaligus mengatasi rasio debt to equity ratio (DER) yang meningkat drastis.

Lalu bagi PT Geo Dipa Energi senilai Rp700 miliar untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng unit 2 dan Patuha Unit 2 sehingga kapasitas terpasang totalnya bisa menyentuh 120 MW.

PMN senilai Rp1 triliun juga dialokasikan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Namun, pemerintah belum merinci siapa BUMN yang akan menerima dana ini.

Selain PMN, Kemenkeu juga merencankan investasi bagi sejumlah Badan Layanan Umum (BLU).

Bagi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terdapat investasi Rp10,5 triliun, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) senilai Rp2 triliun, dana abadi penelitian Rp5 triliun, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp1 triliun.

Ada pula PMN untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan senilai Rp18 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 5 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp1 triliun serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan senilai Rp 9 triliun.