tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan segera menggelar rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait kasus yang menimpa dua perusahaan asuransi PT Jiwasraya dan Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum akan memberi pernyataan resmi tentang dua kasus tersebut.
“Nanti kan ada rapat kerja dengan DPR, di situ saja ya,” ucap Sri Mulyani kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPD RI, Selasa (14/1/2020).
Selain rapat bersama DPR RI, Sri Mulyani juga akan membuat konferensi pers bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi perkara Jiwasraya dan Asabri. Ia tidak bisa memberi pernyataan itu sendirian lantaran perlu melibatkan Kementerian BUMN.
“Nanti aja kalau soal itu. Nanti kalau kita sudah bersama-sama dengan pak Erick nanti bikin statement bersama,” ucap Sri Mulyani kepada wartawan saat ditemui di Gedung Makhamah Agung RI, Senin (13/1/2020).
Pada tahun 2019 lalu, Sri Mulyani sempat rapat bersama Komisi XI DPR RI menyikapi gagal bayar PT Jiwasraya. Namun, rapat pada 16 Desember 2019 itu digelar tertutup.
Di akhir rapat itu, Sri Mulyani menyatakan akan meminta keterlibatan penegak hukum bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia menjelaskan keterlibatan penegak hukum menjadi penting karena sudah terjadi tindak kriminal yang melibatkan korporasi BUMN.
“Kami menenggarai kalau di situ ada kriminal, maka kami akan minta aparat penegak hukum melakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
