tirto.id - Kementerian Keuangan mengajukan tambahan anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp18,6 triliun. Tambahan anggaran ini sebagai bentuk perlindungan dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk memberikan tambahan perlindungan sosial yaitu Rp18,6 triliun yang akan diberikan atau bahkan sebagian sudah diberikan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta KPM dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Dengan tambahan ini maka total anggaran perlinsos dalam APBN 2022 mencapai Rp431,5 triliun.
Berdasarkan bahan paparannya, pemanfaatan anggaran perlinsos ini antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun, kartu sembako Rp45,1 triliun, kartu prakerja Rp11 triliun, BLT desa Rp28,8 triliun, serta PBI JKN (BPJS Kesehatan) Rp46,5 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memperluas perlindungan masyarakat yang diberikan dalam bentuk antara lain kartu prakerja sebesar Rp9 triliun, bantuan pendidikan Rp9 triliun, bantuan PKL warung dan nelayan Rp1,7 triliun, serta BLT minyak goreng Rp7,5 triliun.
Bendahara Negara itu menekankan, pemerintah akan menggunakan uang negara dalam APBN untuk menjaga masyarakat dari berbagai tekanan, termasuk kenaikan harga energi dan pangan. Bahkan pemerintah juga menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp291 triliun.
“Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat," tandasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
