Menuju konten utama

Sri Mulyani Klaim Patokan Defisit RAPBN 2018 Pilihan Terbaik

Menkeu Sri Mulyani mengklaim penetapan asumsi pemerintah mengenai defisit anggaran di RAPBN 2018 untuk menyehatkan APBN.

Sri Mulyani Klaim Patokan Defisit RAPBN 2018 Pilihan Terbaik
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim proyeksi defisit anggaran pada RAPBN 2018, yakni sebesar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bertujuan menciptakan APBN sehat.

"Ini untuk menciptakan APBN yang semakin sehat, namun fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi masih bisa dijalankan penuh," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/8/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Sri, turunnya asumsi defisit anggaran ini juga untuk menyelesaikan persoalan utang dan keseimbangan primer agar masalah ini tidak lagi terlalu membebani APBN.

"Dengan defisit yang lebih rendah maka concern mengenai utang bisa kami selesaikan. Memang ini tidak bisa kami rem secara mendadak. Keseimbangan primer juga masih ada, tapi kurangnya mulai separuh dibanding 2017," kata dia.

Dia memastikan target defisit anggaran yang lebih rendah dibandingkan periode 2016 dan 2017 ini bisa memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tren pembiayaan saat ini sudah semakin sehat.

"Ini menunjukkan kami sangat berhati-hati untuk mendesain agar Indonesia bisa terhindar dari krisis utang yang masih terjadi di banyak negara maju," kata Sri.

Proyeksi defisit anggaran 2,19 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2018 tercatat lebih rendah dari pencapaian defisit anggaran di dua tahun sebelumnya. Pada 2016 defisit APBN sebesar 2,49 persen terhadap PDB, dan pada 2017, sebesar 2,67 persen terhadap PDB.

Sementara itu, neraca keseimbangan primer pada RAPBN 2018 diperkirakan mencapai Rp78,4 triliun atau lebih rendah dari proyeksi pada 2017 sebesar Rp144,3 triliun.

Strategi pembiayaan utang pemerintah di 2018 antara lain dengan meningkatkan efisiensi biaya utang, mengoptimalkan fasilitas pinjaman tunai, mendorong peran masyarakat di pasar obligasi serta mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.

Pemerintah juga akan berhati-hati untuk terus menjaga rasio utang pada kisaran 27 persen-29 persen terhadap PDB serta menggunakan utang tersebut hanya untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur.

Baca juga artikel terkait RAPBN 2018

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom