Menuju konten utama

Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Indonesia Didominasi Sektor Energi

Sri Mulyani sebut budget subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp500 trliun lebih tersebut untuk satu kali tahun anggaran.

Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Indonesia Didominasi Sektor Energi
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawti menyatakan, kebijakan fiskal pemerintah tahun ini telah didominasi oleh sektor energi. Hal ini tercermin dari anggaran subsidi dan kompensasi digelontorkan pemerintah mencapai lebih dari Rp500 triliun.

“Kalau kita bicara tentang kebijakan fiskal dominasi sektor energi luar biasa di dalam APBN kita sampai hari ini," kata Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia, seperti disiarkan di YouTube KLHK, Selasa (28/6/2022).

Bendahara Negara itu mengatakan, budget subsidi dan kompensasi sebesar Rp500 trliun lebih tersebut untuk satu kali tahun anggaran. Hal itu tentu tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas energi di tingkat global.

Saat ini, harga minyak mentah dunia saja rata-rata sudah menyentuh 120 per barel dolar AS. Sementara dalam APBN 2022 harga minyak diasumsikan hanya 63 dolar AS per barel.

“Rp500 triliun itu uang beneran, yang mungkin kita bakar untuk listrik, LPG 3 kg, pertalite, disel, minyak tanah dan pertamax walaupun naik belum referensikan harga keekonomian," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, kontribusi besar terhadap energi menunjukkan bahwa APBN menjadi salah satu instrumen yang mendukung mitigasi perubahan iklim sebagaimana target Nationally Determined Contribution (NDC).

“Kalau APBN dilihat dari NDC yang didominasi dari sisi implikasi keuangannya sangat besar adalah sekor energi. Bayangkan itu kalau [Rp500 triliun lebih] kita taruh NDC Rp3.000 triliun itu sudah luar biasa anggarannya setahun," ujarnya.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3.461,31 triliun dalam rangka mitigasi perubahan iklim sebagaimana target Nationally Determined Contribution (NDC). Proyeksi kebutuhan pendanaan itu ditujukan untuk mencapai target NDC 29 persen di 2030.

"Berdasarkan estimasi kita sampaikan bahwa kebutuhan total Rp3.461 triliun. Itu angka duit beneran," kata Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait APBN 2022 atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz