Sri Mulyani: Isu Pelemahan Daya Beli Jadi Sorotan KSSK

Oleh: Damianus Andreas - 31 Oktober 2017
Dibaca Normal 1 menit
Menkeu Sri Mulyani menyatakan isu penurunan daya beli masyarakat menjadi sorotan pemerintah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sedang mengkaji akar kemunculan persepsi itu.
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembahasan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyoroti berkembangnya isu penurunan daya beli.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menganalisis sejumlah potensi risiko yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia saat ini. Meskipun stabilitas sistem keuangan Indonesia di triwulan III tahun 2017 relatif normal, KSSK tetap merekomendasikan antisipasi ke berbagai potensi risiko dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sorotan KSSK ialah berkembangnya persepsi dan sentimen mengenai penurunan daya beli.

“Persepsi penurunan daya beli masyarakat masih terus jadi perhatian pemerintah. Pembahasan di KSSK sendiri melihat apakah ini persepsi atau sifatnya nyata. Kami terus melakukan penelitian mengenai sumber persepsi (penurunan) daya beli ini,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Selasa sore (31/10/2017).

Sri menjelaskan sejumlah data memastikan penurunan daya beli tidak benar sedang terjadi. Dia mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, yang besarannya mencapai 30 persen, nilainya masih lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sementara konsumsi rumah tangga kelas menengah, juga masih tumbuh relatif tinggi, yakni berada di kisaran 5-6 persen.

“Kalau dibandingkan konsumsi rumah tangga (kelas menengah) tahun lalu yang di atas 8 persen, ini lebih rendah, namun tidak terjadi kontraksi konsumsi. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhannya sampai akhir tahun bisa bertahan di level 5 persen,” kata Sri Mulyani.

Dia menilai berkembangnya isu penurunan daya beli disebabkan oleh dua hal, yakni perubahan proses bisnis ke digital (digitalisasi) dan pergeseran pola konsumsi masyarakat usia produktif.

“Kedua hal itu harus kita simak secara seksama. Karena mungkin bukan menurun, tapi bergeser,” ujar Sri.

Sementara itu, sejumlah potensi risiko bagi perekonomian Indonesia, yang sedang diantisipasi oleh KSSK, adalah peluang kenaikan inflasi dari kelompok barang bergejolak (volatile foods). Sedangkan potensi risiko lain muncul dari situasi perpolitikan menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

“KSSK akan senantiasa berkoordinasi dalam memantau dan mengantisipasi potensi-potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia,” kata Sri.

Sementara itu, sejumlah potensi risiko dari luar negeri, di antaranya dampak kebijakan moneter Amerika Serikat, normalisasi neraca Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), dan keputusan European Central Bank untuk memangkas kucuran dana program pelonggaran kuantitatif. Dinamika politik di semenanjung Korea juga menimbulkan potensi risiko.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menambahkan pergantian Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (the Fed) juga bisa berdampak signifikan ke perekonomian global. Agus menilai para kandidat gubernur baru the Fed, yang sedang dijaring Presiden AS Donald Trump itu memiliki karakter dan kecenderungan kebijakan berbeda-beda.

“Kondisi itu membawa dampak pada stabilitas sistem keuangan dunia. Bagaimana kalau figur ini atau figur itu yang jadi Chairman The Fed?”

Kendati menilai masih ada sejumlah potensi risiko, KSSK mengklaim stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. KSSK menyatakan bahwa kondisi yang relatif aman itu tak lain ditopang oleh fundamental ekonomi yang baik, serta persepsi positif pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Baca juga artikel terkait DAYA BELI MASYARAKAT atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
DarkLight