Sri Mulyani: Inflasi Oktober Lebih Rendah dari Perkiraan Awal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, laju inflasi pada Oktober 2022 tersebut lebih rendah dari perkiraan awal.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 3 Nov 2022 15:38 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjalan keluar usai menghadiri penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Oktober 2022 mencapai 5,71 persen secara year on year (yoy). Inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan posisi sebelumnya atau September 2022 yang hampir menyentuh 6 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, laju inflasi pada Oktober 2022 tersebut lebih rendah dari perkiraan awal. Bahkan inflasi tersebut diklaim terkendali di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi sedang terjadi.

"Inflasi lebih rendah dari prakiraan awal, terutama sejak kenaikan harga BBM," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Sri Mulyani menuturkan sejak kenaikan harga BBM berlaku pada awal September 2022, pemerintah telah memperhitungkan pengaruhnya pada tingkat inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Namun, realisasi inflasi volatile food dan administered prices ternyata tidak sebesar prakiraan awal. Inflasi volatile food turun menjadi 7,19 persen (yoy) dan administered prices sebesar 13,28 persen (yoy) pada Oktober 2022.

"Ini merupakan suatu tanda dan perkembangan yang baik, yakni Indonesia tetap mampu menjaga inflasi relatif dalam level yang moderat," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, inflasi volatile food turun sejalan dengan sinergi dan koordinasi langkah-langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Inflasi administered prices juga tidak setinggi yang diprakirakan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM terhadap tarif angkutan, yang didorong peran pemerintah daerah untuk mampu menjaga laju inflasi.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah menggunakan instrumen seperti dana insentif daerah untuk memberikan reward bagi pemerintah daerah yang mampu menjaga tingkat inflasinya di daerahnya masing-masing.

"Sementara itu inflasi inti tetap terjaga pada tingkat rendah pada 3,31 persen (yoy), sejalan dengan rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," pungkasnya.