tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang kenaikan defisit anggaran agar dapat melampaui batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini diambil di tengah pananganan Pandemi Corona atau COVID-19 yang diyakini bakal berdampak pada belanja pemerintah tetapi sekaligus memangkas penerimaan.
“Kita tidak constraint apakah di bawah 3 persen sesuai UU. Fokus kami rakyat, kesehatan terjaga atau terselamatkan dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kemungkinan terjadi kebangkrutan,” ucap Sri Mulyani dalam siaran live di Youtube Kemenkeu, Selasa (24/3/2020).
Hal ini sejalan dengan pesan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menyarankan pemerintah melebarkan defisit APBN tahun 2020 sampai 5 persen dari yang saat ini maksimal 3 persen.
Sri Mulyani menyebutkan kalau DPR juga telah memberi kerangka bagaimana ini akan dilakukan.
Meski defisit nantinya akan berada di atas 3 persen, ia memastikan tetap bertanggung jawab dalam mengelolanya. Pasalnya defisit ini perlu dijaga agar tidak menekan Surat Berharga Negara (SBN) yang menjadi instrumen pembiayaan atau utang.
Di sisi lain, ia juga tak membantah bila implikasi pelebaran defisit ini bakal berpengaruh pada sumber pembiyaannya. Ia sendiri mengaku sudah melihat-lihat sejumlah alternatif pembiayaan dari tiga lembaga yaitu IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank (ADB).
Ia juga tengah menjajaki pinjaman yang bersumber dari bilateral. Dalam hal ini negara-negara yang sudah biasa mendukung pendanaan anggaran di Indonesia.
“Saya melihat pilihan finacing terbaik agar Indonesia tetap bisa merespons dengan biaya dan risiko sekecil mungkin,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
