tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan infrastruktur di Tanah Air. Ia bilang, APBN hanya bisa mengcover sekitar 37 persen dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp6.445 triliun.
"Kebutuhan pendanaan infrastruktur capai Rp6.445 triliun, APBN dalam hal ini sediakan sebesar Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan," katanya dalam acara penandatangan perjanjian oleh LPI atau Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, Kamis (14/3/2022).
Sri Mulyani beralasan, saat ini negara tengah menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga dana APBN terpaksa direalokasikan ke penanganan pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"APBN terpaksa dan dipaksa pindah prioritas ke masalah kesehatan dan bansos dan PEN," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur saat ini tidak mungkin mengandalkan APBN saja. Dalam hal ini perlu melibatkan BUMN dan swasta, termasuk melalui penarikan investasi oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI.
"Untuk itu kami di Kemenkeu juga terus lakukan reformasi fiskal. Di mana kita terus perbaiki sisi penerimaan baik pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak," tuturnya.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah mendorong pengembangan 54 proyek jalan tol di berbagai wilayah yang termasuk sebagai proyek strategis nasional (PSN). Di mana 54 proyek tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami pahami pekerjaan rumah kita masih sangat banyak. Pembangunan infrastruktur juga butuhkan pendanaan sangat besar," pungkas Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
