tirto.id -
Hal itu ia sampaikan saya berbicara di hadapan para pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (19/2/2019).
"Karena sebagai pemerintah ada bagian yang bisa kita kontrol sepenuhnya dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Namun yang pasti, pemerintah bisa kurangi shock yang terjadi," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, APBN Indonesia saat ini juga sedang dalam kondisi sehat sehingga masukan-masukan dari masyarakat atas kebijakan anggaran dapat lebih leluasa dilakukan.
"Mumpung ekonomi kita positif dan APBN kita sehat, mari kita desain perekonomian 2020 kita seperti apa dan apa yang ingin kita lakukan di 2019. Sehingga saat presiden ajukan RAPBN ke DPR bulan Agustus ini kalian bisa merasakan, oh kalian bagian dari ini toh," imbuhnya.
Selain itu, keterlibatan para pengusaha juga dirasa penting terutama untuk membangun iklim investasi dalam negeri agar menjadi lebih menarik.
Termasuk, kata Sri Mulyani, soal insentif berlebih yang akan diberikan pemerintah untuk kemudahan dunia usaha.
"Saya punya banyak insentif untuk bapak-ibu sekalian. Kami punya banyak insentif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha tapi ini return saya juga kepingin jumlah kesempatan kerja tercipta, investasi bertambah, ekspor kita makin tinggi," tuturnya.
Hal ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesiapan Indonesia menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global.
"Seperti strategi apa yang harus kita lakukan jika perang dagang memburuk, apakah dalam timeline kedepan membahas perubahan-perubahan yang besar," ucapnya.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan bahwa tak semua negara memiliki perkonomian kuat dan tahan terhadap gejolak eksternal.
Sebabnya bisa bermacam-macam dan sangat mungkin juga berasal dari kebijakan-kebijakan dalam negeri yang diambil oleh negara tersebut.
"Banyak negara ekonominya kuat tapi APBN-nya berdarah-darah karena negaranya populis sekali," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
