Menuju konten utama

Sri Mulyani Ajak AIIB Turut Danai Pembangunan Ibu Kota di Kaltim

Sri Mulyani mengatakan pembangunan ibu kota menggunakan konsep kota hijau dan kota pintar (green and smart city).

Sri Mulyani Ajak AIIB Turut Danai Pembangunan Ibu Kota di Kaltim
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait upaya pemerintah untuk membendung banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta, Senin (14/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk turut mendanai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sri Mulyani mengatakan kesempatan ini akan menjadi potensi investasi yang baik bagi AIIB.

“Ini kesempatan bagi AIIB untuk bergabung dalam pendanaan ini,” kata Sri Mulyani dalam diskusi di Financial Times (FT)-AIIB Summit di Grand Hyatt, Selasa (26/11/2019).

Sri Mulyani mengatakan salah satu daya tarik dari ibu kota baru yang akan dibangun di Panajem Panser ini adalah konsep kota hijau dan kota pintar (green and smart city). Sri Mulyani mengatakan atas dasar itu sudah banyak yang tertarik untuk turut mendanai proyek tersebut.

Di samping itu, konsep IKN kata Sri Mulyani juga berupaya menyasar agar titik pertumbuhan di Indonesia bisa menyebar. Sebab selama ini pusatnya selalu berada di Jawa. Dengan demikian, ia memandang pelru keseimbangan politik dan ekonomi dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Presiden ingin green dan smart city. Semua orang jadi ingin join. Kami mau memiliki banyak partisipan untuk financing,” ujarnya.

Namun, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah tengah menjalin kerjasama dengan konsultan untuk memastikan titik lokasi yang tepat untuk menjadi sasaran pembangunan ibu kota baru. Saat ini yang bisa dijamin oleh pemerintah adalah tanah tempat ibu kota baru dibangun sudah dimiliki negara.

Sampai saat ini, sudah ada negara yang tertarik berinvestasi di ibu kota baru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Jepang tertarik untuk berinvestasi di konsep smart city. Lalu Presiden Joko Widodo pada Senin (25/11/2019) juga mengajak pengusaha Korea Selatan untuk turut mendanai ibu kota baru.

Adapun total biaya yang dibutuhkan ibu kota baru berada di kisaran Rp460 triliun. Peran APBN pemerintah berada di kisaran 16 persen sehingga sisanya mengandalkan sektor swasta.

Baca juga artikel terkait IBU KOTA BARU atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan