Soal Wacana Ma'ruf Ganti BTP, TKN: Ada Pihak yang Memecah-Belah

Oleh: Felix Nathaniel - 15 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
TKN menilai wacana BTP akan menggantikan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi disebarkan karena ada pihak-pihak yang merasa khawatir dan ingin memecah suara para nahdliyin.
tirto.id -
Isu pergantian kursi cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) beberapa hari belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai penghembusan isu tersebut adalah bentuk kepanikan pihak tertentu.

Menurut Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, ada pihak-pihak yang merasa khawatir dan ingin memecah suara para nahdliyin. Hal ini karena posisi Ma'ruf sebagai mantan Rais Aam PBNU dan BTP sama-sama mendapat dukungan dari kalangan NU.

"Spekulasi itu dilempar untuk membuat kebingungan di kalangan nahdliyin," tegas Usman kepada reporter Tirto, Jumat (15/2/2019).

Namun, Usman menganggap gangguan itu sebagai tolak ukur kesuksesan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Saking cocoknya, menurut Usman, ada pihak yang sampai ingin memecah-belah hubungan antar keduanya.

"Itu menunjukkan betapa kuatnya pasangan ini sehingga harus diganggu dengan spekulasi murahan," tegasnya.

Usman memandang bahwa isu ini dihembuskan oleh pihak lain, tetapi bukan dari mereka yang mendukung Jokowi dan menolak Ma'ruf Amin.

Sampai sekarang, dia menegaskan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf sudah solid terhadap kedua sosok ini.

"Memang ada pihak lain yang ingin mengganggu soliditas nahdliyin," tegasnya lagi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Basuki Tjahaja Purnama alias BTP tak perlu bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 kali ini. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai saran dari JK sudah sesuai.

Meski demikian, Ma’ruf tak menjelaskan mengapa dia menganggap saran dari JK terkait BTP terbilang bagus.


Dalam kasus penistaaan agama yang menyeret BTP atau Ahok, saat peristiwa itu terjadi, Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI waktu itu meneken sikap keagamaan MUI tentang kasus Ahok yang menilai Ahok sebagai penghina Alquran dan ulama. Fatwa itu keluar di tengah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

“Saya kira bagus sarannya Pak JK itu ya bagus saja,” kata Ma’ruf di Bursa Efek Indonesia, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

JK yang juga menjadi Ketua Dewan Pengarah TKN menyebut bergabungnya BTP ke tim sukses paslon nomor urut 01 malah bisa berdampak kontraproduktif. Dia meyakini elektabilitas paslon malah bisa menjadi turun.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
DarkLight