Soal Sabun Rp2 miliar, TKN: Jadi Masalah Kalau Uangnya Tak Jelas

Uang yang digunakan Jokowi membeli sabun berasal dari sumber dana yang jelas, sehingga tidak perlu dianggap bermasalah.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 23 Jan 2019 22:38 WIB,

Diperbarui 24 Jan 2019 00:15 WIB

Waktu baca ±2 menit

Eli Liawati, KPM PKH yang memproduksi sabun cuci dari hasil tabungan bansos. Sabun cuci buatannya diborong Presiden Joko Widodo senilai Rp2 miliar pada pencairan bansos PKH di Garut Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). ANTARA/Desi Purnamawati

tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Johny G. Plate memandang isu Presiden Jokowi membeli sabun cuci piring tidak akan menjadi masalah.

Plate beralasan, uang yang digunakan pembelian berasal dari sumber dana yang jelas, sehingga tidak perlu dianggap bermasalah.

"Tidak ada masalahnya. Yang berpotensi menjadi masalah, kalau sumber uangnya tidak jelas," kata Plate di daerah Cikini, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memborong 100.000 botol sabun milik salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati.

Harga satu botol sabun cuci sebesar Rp20 ribu dengan volume satu liter. Dengan demikian, total uang yang harus dikeluarkan Jokowi adalah Rp2 miliar.

Jokowi memberikan uang muka pembelian sebesar Rp10 juta sebagai tanda jadi. Eli menyanggupi pesanan Jokowi itu dan akan rampung akhir Februari 2019.

Tim kampanye nasional Jokowi-Maruf menyebut pembelian sabun berasal dari dana TKN. Jokowi membeli sabun tersebut sebagai bentuk dari komitmen membantu masyarakat. Oleh sebab itu Jokowi tidak melakukan kesalahan dengan menggunakan dana negara.

Plate sendiri tidak sepenuhnya tahu pembelian-pembelian yang dilakukan oleh tim kampanye nasional (TKN). Tapi, menurut Plate, pernyataan Pramono Anung yang menyatakan uang pembelian sabun adalah uang kampanye menandakan uang tersebut uang TKN.

Ia enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait informasi Jokowi saat kunjungan kerja pemerintahan, tetapi menggunakan dana TKN untuk pembelian sabun.

"Saya tidak tahu kunjungan tugasnya sebagai presiden. Tapi kalau yang terkait dibilang dari TKN, berarti itu dana dari TKN," kata Plate.

Menurut pria yang juga Sekjen Partai Nasdem itu pembelian sabun adalah hal yang biasa. Mereka akan melaporkan pembelian sabun kepada KPU.

Tim kampanye pun siap diaudit tentang pembelian sabun tersebut. Namun, ia memastikan sabun-sabun tersebut akan dibagikan kepada publik.

"Ya kalau dibeli masa tim kampanyenya yang pakai sabunnya? Pasti kan diberikan Kepada yang membutuhkannya, sesuai amanat UU. Kan tidak boleh melanggar UU," kata Plate.