tirto.id - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Said Aqil Siradj soal pemilihan presiden-wakil presiden langsung tidak direspons positif Ketua DPR Puan Maharani. Menurutnya "harus kita lihat itu kajiannya."
"Apakah kita kembali ke belakang, mundur? Apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan?" kata Puan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Puan mengakui memang ada beberapa kendala pelaksanaan pilpres langsung--yang sudah berjalan sejak 2004. Tapi baginya itu kasus-kasus spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa pilpres langsung sudah gagal.
Said Aqil mengatakan pilpres berbiaya tinggi, "terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam," katanya saat menerima kunjungan pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu, (27/11/2019) lalu.
Ia lantas memberi contoh lewat pemilu yang baru saja selesai, yang menurutnya "mendidih, panas," dan "sangat-sangat mengkhawatirkan."
"Apakah setiap lima tahun harus seperti itu?" katanya.
Said Aqil tidak mengatakan apa solusi dari itu. Namun pada kesempatan yang sama dia menyinggung soal musyawarah nasional para ulama 2012 lalu yang berpikir untuk mengusulkan pilpres dikembalikan lagi ke MPR.
"Itu suara kiai," katanya.
Puan juga pernah bicara soal pilkada tidak langsung--kepala daerah dipilih DPRD masing-masing--beberapa pekan lalu.
Saat itu dia menjawab serupa: bahwa pilkada sudah berjalan cukup lama, bahwa itu perlu evaluasi, tapi juga tidak berarti kembali ke pilkada tidak langsung karena itu mungkin "memuat kita balik ke belakang lagi."
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
