tirto.id - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini enggan berkomentar banyak soal sikap lembaganya jika posisi Menteri Agama dalam kabinet bentukan Jokowi-Ma'ruf dipegang oleh sosok dari Ormas Islam lainnya.
"Enggak tahu saya. Pokoknya kami enggak bisa berandai-andai. Pokoknya posisi dan sebagainya, [kami] serahkan kepada presiden. Enggak elok lah kalau kami ngomong harus gini, harus begitu," kata Helmy kepada reporter tirto di Jakarta pada Selasa (25/6/2019).
Sebelumnya, beberapa Menteri Agama memang dianggap representasi dari NU. Misalnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Meski berasal dari PPP, dia juga dianggap bagian dari Nahdlatul Ulama.
Helmy memang mengakui PBNU telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk membantu Jokowi-Ma'ruf di kabinet mendatang. Namun, dia enggan berandai-andai soal jumlah jatah menteri untuk PBNU. Helmy menyerahkan keputusan soal pemilihan menteri sepenuhnya kepada presiden.
"Unsur masyarakat mana saja yang dipilih Pak Jokowi untuk mengabdi, itu menjadi wewenang penuh [Jokowi sebagai] presiden," ujar Helmy.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai PBNU sebenarnya sudah mendapat kehormatan dengan Ma'ruf menempati posisi cawapres.
"NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (24/6/2019).
Namun, Arsul tidak mempermasalahkan apabila PBNU meminta jatah menteri. Dia hanya sekadar mengingatkan bahwa Jokowi tentu akan memilih menterinya dari pelbagai elemen masyarakat.
"Tentu nanti Pak Jokowi yang akan bicara dengan para petinggi NU. Tapi, saya kira Pak Jokowi akan mempertimbangkan semua elemen masyarakat," kata Arsul.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
