Menuju konten utama

Soal Perintah Pilih Jokowi, BPN Minta Kapolres Garut Dicopot

Arief menilai sikap yang ditunjukkan Kapolres Garut itu sama saja telah mencederai demokrasi.

Soal Perintah Pilih Jokowi, BPN Minta Kapolres Garut Dicopot
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. FOTO/Antara news

tirto.id - Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Arief Poyuono berharap Kapolres Garut Komisaris Besar Budi Satria Wiguna dicopot dari jabatannya.

Hal ini menyusul adanya dugaan ia memerintahkan seluruh Kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kapolres yang seperti ini harus dicopot dan dikasih hukuman yang berat untuk tidak naik pangkat selama 10 tahun," ujar Arief kepada reporter Tirto, Senin (1/4/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai sikap yang ditunjukkan Kapolres Garut itu sama saja telah mencederai demokrasi.

Tak hanya itu saja, menurutnya nama baik Polri sebagai lembaga yang menjaga netralitasnya di pemilu juga turut tercemar.

"Polisi yang seharusnya adalah garda depan untuk menciptakan demokrasi yang jujur, bersih dan adil kok malah memihak kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan malah memerintahkan anak buahnya berbuat, enggak bener," tutur Arief.

Arief mengatakan bila tak dipecat, akan semakin menguatkan adanya indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019 ini.

Kata Arief, Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas dan independensinya di Pemilu 2019.

Pesan Kapolri ini, kata Arief seharusnya dituruti oleh anak buahnya.

"Sebab kita butuh Polri yang kuat, mandiri dan profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di negara Indonesia serta terus mengawal sistem demokrasi yang sudah bagus," tuturnya.

Tuduhan kepada Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna ini dilayangkan oleh mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Ajun Komisaris Sulman Aziz.

Sulman menuding Budi telah memerintahkan dirinya dan 21 kapolsek di Garut untuk menggiring masyarakat agar memilih Jokowi di pemilu presiden.

Perintah itu, kata Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Selain itu, dia juga menuding Budi memerintahkan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo Subianto.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Nur Hidayah Perwitasari