tirto.id - Sekretaris Badiklatpus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) boleh saja meminta jatah menteri kepada Joko Widodo. Namun, menurut dia, jatah menteri tersebut cukup satu jalur saja yang mewakili PBNU.
Sebab, kata Eva, selama ini keterwakilan PBNU di kabinet berasal dari PKB. Untuk itu, Eva mengatakan, apabila sudah melalui jalur partai, maka tidak usah melalui jalur non-partai.
"Tapi kan biasanya beririsan, jadi jangan double-double," kata Eva ketika dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).
Kendati demikian, Eva tidak keberatan bila NU tetap mau meminta jatah menteri kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia berharap konsolidasi itu bisa melalui satu pintu.
"Saya yakin Pak Jokowi akan merespons positif ke permintaan-permintaan tersebut karena beliau tentu sudah paham data-data kinerja masing-masing kelompok pendukung," ucapnya lagi.
Eva kemudian mengingatkan bahwa NU sebenarnya sudah mendapat kursi wakil presiden, yakni Ma'ruf Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam PBNU.
"Itu senilai banyak menteri lho, wong menko saja dinilai 3 menteri kok. Apalagi wapres, tapi kebijakan kita kembalikan ke prinsip prerogatif menterilah," tegasnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), menyatakan bahwa kontribusi NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri bagi kader NU di kabinet. Menurut Gus Ali, tak ada perjuangan yang gratis.
Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.
"Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Minggu (23/6/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
