Menuju konten utama

Soal Masjid Terpapar Radikalisme, Polri Terjun Langsung ke Daerah 

"Kalau sudah terbukti dan ada pelanggaran hukum, Polri akan menindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018," jelas Dedi.

Soal Masjid Terpapar Radikalisme, Polri Terjun Langsung ke Daerah 
Dedi Prasetyo. Antara Kalteng/Adi Wibowo

tirto.id - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah memantau masjid yang disebut Badan Intelijen Negara (BIN) terpapar paham radikal.

“Polri melaksanakan mapping (pemetaan), memprofil masjid yang memiliki potensi terpapar oleh paham radikalisme. Polri bekerja sama dengan seluruh instansi terkait, khususnya Kementerian Agama dan pemerintah daerah,” kata Dedi di kantornya, Senin (26/11/2018).

Ia menyatakan, jajarannya terjun langsung ke daerah yang berpotensi terpapar radikalisme dan mengedukasi serta menyosialisasikan warga tentang bahaya radikalisme.

“Masyarakat diimbau untuk menyeleksi paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI. Kami tidak mau bangsa Indonesia runtuh atau tercerai berai,” tutur Dedi.

Polri pun akan melakukan tindakan hukum jika ditemukan bukti ada paham radikalisme yang tersebar di suatu daerah. "Kalau sudah terbukti dan ada pelanggaran hukum, Polri akan menindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018," jelas Dedi.

BIN sudah menindaklanjuti hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) terkait adanya 41 masjid di lingkungan Kementerian dan BUMN yang terpapar paham radikalisme.

Survei tersebut dilakukan terhadap khotbah yang disampaikan penceramah di masjid tersebut.

Masjid yang terpapar radikalisme, dalam survei itu, adalah masjid yang terindikasi menyampaikan khotbah bermuatan radikal, ujaran kebencian, dan intoleransi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku sudah menerima daftar masjid yang diduga terpapar paham radikalisme tersebut.

Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, masalah tersebut juga telah dibawanya ke dalam rapat internal Dewan Masjid Indonesia (DMI). Di organisasi itu, JK menjabat sebagai ketua umumnya.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan, tentang hal ini; dan saya diberikan daftarnya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat," kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/11/2018), seperti dikutip Antara.

JK mengaku telah membahas kasus masjid yang terpapar radikalisme itu dan sudah menemukan solusinya. Salah satunya dengan cara melakukan pendekatan dengan para penceramah di masjid.

"Karena itu, (saya) rapat sebentar di Dewan Masjid antara lain juga bagaimana sampai ke bawah itu diberikan suatu batasan-batasan, (penceramah) jangan membikin hoaks, jangan bicara tanpa data," tegas Wapres.

Baca juga artikel terkait RADIKALISME atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Alexander Haryanto