"Soal Kepemudaan, Kami Pakai Metode yang Beda dengan Orde Baru"

tirto.id - Hidayat Nur Wahid atau akrab disapa HNW akhirnya menemui kami di sela padatnya agenda. Bertemu di ruangannya di Lantai 9 Gedung Nusantara III, HNW yang berkemeja batik siang itu terlihat bersemangat di kantornya sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Kami berbincang banyak hal dari isu legislasi, isu penundaan Pemilu, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 hingga harapannya soal anak muda, terutama para pemilih muda generasi Z di dunia politik.

Saat kami ajak berbincang untuk membahas peta politik dan bagaimana dinamika PKS beserta Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Dia enggan membahasnya. Menurutnya, ada orang lain di PKS yang lebih layak untuk membahasnya.

"Kalau Anda tanya saya, saya akan memberikan jawaban normatif yang begitu-begitu saja."

HNW sendiri beralasan dirinya di PKS menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Bidang Keummatan. Salah satu konsentrasinya saat ini adalah bagaimana isu keummatan menjadi suatu hal yang akrab bagi anak muda dan tidak terkesan hanya menjadi isu orang tua. Dia memberi contoh dengan pertumbuhan komunitas hijrah, lalu aktivitas dakwah yang sebagian besar dimotori anak muda.

Dia berharap dengan mobilitas anak muda yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam sejumlah survei, dapat berimplikasi pada warna baru dunia politik di Indonesia.

Berikut petikan wawancara kami, Fahreza Rizki, Andrian Pratama Taher, Irfan Amin dan Andhika Krisnuwardhana dengan HNW selama empat puluh menit pada Selasa (11/4/2023).

Sebagai Wakil Ketua Majelis Syura di PKS yang mengurus bidang keummatan, bagaimana Anda ikut menanamkan nilai kepada kader muda partai Anda?

Kalau kita di PKS, sebagai kader kita ada namanya Sekolah Cinta Indonesia. Ada juga Sekolah Kepemimpinan yang mana di sekolah-sekolah inilah kami selenggarakan kegiatan-kegiatan yang kemudian berkaitan dengan masalah kebangsaan empat pilar MPR RI. Kalau Sekolah Cinta Indonesia itu dikoordinasikan langsung oleh Fraksi PKS di MPR. Kalau Sekolah Kepemimpinan langsung oleh partai.

Sebagian besar memang acara ini diikuti oleh kader-kader muda atau anak-anak muda begitulah. Partai melakukan ini sebagai bentuk kaderisasi, karena memang kami ini partai kader.

Jadi karena partai kader, maka ada penjenjangan kader dari pemula sampai kemudian kader utama. Tentunya semuanya mempunyai kurikulum tersendiri. Namun, kalau dikaitkan dengan empat pilar tadi, semua itu sudah masuk dalam materi dari tentang Pancasila, Undang-undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian kami berharap para kader memahami tentang lembaga negara, termasuk juga pembuatan perundang-undangan dari pusat sampai tingkat daerah.

Sebagai partai dengan nilai Islam, bagaimana PKS melakukan kaderisasi kepada anak muda dengan nilai yang sama seperti para pendiri dan senior partainya?

Kita di PKS memiliki training [pelatihan] tentang kepemudaan di Departemen Kepemudaan. Itu kegiatannya semacam training dan ada sejumlah kegiatan yang beragam sehingga membuat anak-anak muda bisa melaksanakan sejumlah aktivitas sesuai dengan fungsinya secara maksimal.

Mereka diberi bekal tentang masalah keterampilan yang diperlukan pada era sekarang. Terkait masalah teknologi, terkait masalah media sosial, hingga masalah bisnis yang beragam dan biasa dilakukan anak-anak era milenial.

Terkait masalah keummatan, karena PKS adalah partai Islam, maka otomatis pasti ada nilai Islam yang diajarkan. Kemudian menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yang kemudian menegaskan visinya sebagai pelayan bagi bangsa ini.

Kemudian akan menghadirkan masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban, masyarakat bisa melaksanakan isi pembukaan Undang-undang Dasar. Pasti lah hal itu memiliki sisi-sisi yang berkaitan keummatan. Karena menyambung dengan sisi kebangsaan, sisi konstitusi, dan sisi cita-cita bangsa.

Karena ketika kemudian disebut tentang menjadi garda terdepan dalam melaksanakan cita-cita nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar, semuanya ada di sana. Termasuk nilai Pancasila juga ada di situ.

Bagaimana cara Anda mengajak anak muda untuk ikut fokus pada agenda keummatan spesifiknya agenda agama seperti haji, zakat dan dakwah? Sehingga agenda ini tidak hanya dilakukan oleh kader muda PKS, akan tetapi menyeluruh kepada anak muda Indonesia?

Kalau urusan keummatan dikaitkan dengan anak muda, di institusi kami di PKS hal sudah menjadi bagian taken for granted dari dulu sudah begitu. Maksud saya PKS terkomunikasikan dengan banyak pihak termasuk oleh rekan-rekan wartawan, dari media sosial.

Saya termasuk orang yang menolak beragam framing kepada generasi milenial. Ada datanya generasi milenial tidak suka proses, maunya instan, menurut saya itu adalah framing yang menyesatkan. Ini seolah generasi milenial diarahkan menjadi kayak begitu. Padahal kan tidak seperti itu.

Padahal anak-anak muda kita tidak hanya yang terekam di media sosial saja, ada mereka yang berada di pesantren. Mana mungkin mereka hanya bersikap anti sosial, maunya hanya instan, dan tidak menghargai proses. Padahal seperti di [pondok pesantren] Gontor, mereka diajari mantra "Man Jadda Wajada" yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat lah dia.

Kami mendidik anak-anak muda untuk berlaku kritis terkait masalah keummatan dalam negeri. Misal, terkait isu penolakan Timnas Israel bermain di Indonesia. Kita menolak karena itu berkaitan dengan masalah konstitusi, masalah jati diri bangsa dan kita akan dihormati apabila melaksanakan keputusan dalam negeri kita.

Anak muda perlu memahami bahwa kita bukan berada di negeri yang baru ada, tetapi negeri yang sudah dicontohkan oleh Bung Karno dengan segala sikap dan panduan yang telah diberikan.

Sebagai Wakil Ketua MPR, apa yang Anda harapkan agar generasi muda atau penerus Anda tidak melanggar konstitusi. Atau kekhawatiran seperti masuknya Timnas Israel hingga isu perpanjangan jabatan presiden tidak kembali terjadi di tangan anak muda masa depan?

Itulah yang kami lakukan dengan melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi empat pilar dan diberikan dalam warga bangsa umur apapun, dan latar belakang profesi apapun.

Kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk memasukkan empat pilar negara di mana ada konstitusi masuk dalam buku ajar. Jadi kita berharap agar pendidikan konstitusi menyebar.

Kalau diperhatikan, memang kita mempergunakan metode yang berbeda dengan dulu dipakai Orde Baru. Dulu Orde Baru menggunakan metode yang dikenal dengan istilah P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa) dan pelajarannya adalah PMP (Pendidikan Moral Pancasila).

Namun karena kita ada di era reformasi, maka MPR sepakat hendaknya di era reformasi ini kita kedepankan bukan metode indoktrinasi, tetapi metode yang sesuai dengan era reformasi. Ada dialog, ada pemahaman, ada hal-hal yang menandakan bahwa perilakunya adalah demokratis dan bukan indoktrinatif.

Selain itu, anak muda di politik juga bisa berperan dengan andil yang besar. Sebagaimana contoh saat ini Undang-undang Pemilu sudah mengatur mengenai jumlah porsi perempuan setidaknya minimal 30 persen dari jumlah kursi di DPR.

Apabila anak muda mau, mereka juga bisa memperjuangkan aturan agar 30 persen dari kursi di DPR atau di fraksi diisi oleh anak muda. Nanti sisanya bisa diisi oleh komunitas lainnya.