tirto.id - Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting mendapat banyak kritikan dari anggota Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan komisi tersebut, Senin (13/7/2020) siang. Pasalnya, keimigrasian dianggap kecolongan soal Joko Tjandra yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa diketahui.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan bahwa dirinya telah mengecek segala dokumen-dokumen terkait kasus Joko Tjandra yang lolos dari pantauan imigrasi.
Oleh karena itu, lanjut Benny, karena secara dokumen tak ada yang janggal dan aneh, ia mengambil kesimpulan kalau Joko Tjandra masuk ke Indonesia dikawal oleh pihak pemerintahan.
"Apabila ini dokumen-dokumen ini benar. Saya rasa publik punya akal sehat untuk buat penilaian. Tapi penjelasan dan dokumen yang ada, makin meyakinkan kita bahwa masuknya Joko ini memang dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah," kata Benny di dalam rapat.
Ia mendesak pemerintah untuk terbuka dan jujur bahwa memang mengawal dan membiarkan Joko Tjandra keluar-masuk Indonesia secara sengaja.
"Saya lebih setuju, lebih senang bila pemerintah terbuka bahwa kita memang membutuhkan Joko di situasi covid ini untuk investasi," katanya.
Kata Benny, lebih baik para petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo, terbuka dan jujur terkait memberikan perlindungan kepada Joko Tjandra. Pasalnya, ia mengaku kasihan dengan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting yang terus dikritik.
"Jadi ada keterbukaan daripada Dirjen ini kasihan. Dirjen ini diminta untuk menjelaskan kepada publik melalui Komisi III," katanya.
"Semula saya punya anggapan Joko ini masuk tidak melalui sistem, berarti memang ada masalah dengan sistem imigrasi kita ini, dia masuk melalui jalan tikus. Ternyata dokumen-dokumen ini menunjukan dia tidak melalui jalan tikus, ini memang pemerintah buka jalan supaya Joko masuk Indonesia, jalan tol lagi, kasih karpet merah lagi," tambahnya.
Menanggapi banyak kritik, Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia juga sering masuk ke daerah Malaysia dengan ilegal, yang dia sendiri tahu masuknya dari mana.
Ia mengatakan tak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian.
"Yang celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal. Ini bukan mengeles atau apa," kata Jhoni.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Reja Hidayat
