Soal Benih Lobster, KIARA Minta Jokowi Reshuffle Edhy Prabowo

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 6 Juli 2020
Dibaca Normal 1 menit
Menteri KKP Edhy Prabowo layak direshuffle karena kebijakan ekspor benih lobster hanya menguntungkan perusahaan besar, bukan nelayan.
tirto.id - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KIARA menilai kebijakan Edhy mengizinkan ekspor benih lobster menambah daftar panjang keputusan bermasalah di KKP.

KIARA juga mencatat temuan Majalah TEMPO edisi 6-12 Juli 2020 menunjukan kebijakan ekspor benih lobster mengakomodir kepentingan politisi dan partai politik. KIARA yakin alih-alih menguntungkan nelayan lobster, kebijakan itu terbukti condong pada perusahaan besar.

“Ia harus di-reshuffle dan diganti oleh Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” ucap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Senin (6/7/2020).

Majalah TEMPO edisi 6-12 Juli 2020 itu mengulas nama-nama parpol dan tokoh-tokoh. Misalnya PT Nusa Tenggara Budidaya yang di dalamnya ada eks politisi PKS Fahri Hamzah, PT Bima Sakti Mutiara yang di dalamnya ada Hashim Djojohadikusumo atau adik Prabowo Subianto yang menjabat Ketum Gerindra. Di luar itu, ada pula politisi Partai Golkar sampai Mantan Dirjen Pengawasan SDKP KKP.

Susan menjelaskan nama-nama itu semakin menguatkan keraguan atas kebijakan Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020. Pasal sedari awal kebijakan ini dinilai bermasalah mulai dari kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, ketiadaan partisipasi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pun angkat bicara atas tudingan itu. Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020), Edhy menyatakan bahwa keputusan ini sudah dibuat sebaik mungkin bahkan melalui tim yang terdiri dari para ahli.

Pemilihan perusahaan yang diberi izin pun tak sembarang. Ia bahkan mengaku tak takut bila menjadi bulan-bulanan dengan keyakinan langkah yang ia ambil pasti menguntungkan masyarakat. Ia juga membantah dirinya memberikan privilege kepada sejumlah perusahaan.

“Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra tidak ada masalah. Saya siap dirktiik. tapi dihitung berapa banyak yang diceritakan. Mungkin 5 orang yang saya kenal. Sisanya 26 itu siapa itu. Itu orang Indonesia,” ucap Edhy.


Baca juga artikel terkait RESHUFFLE MENTERI atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
DarkLight