tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu banyaknya anggaran KUA-PPAS 2020 yang janggal dan dibuka ke publik oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana. Salah satunya mengenai anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar 82 miliar rupiah.
Anies mengaku tahu ada masalah-masalah dan langsung membereskannya satu per satu. Ia mengaku tak ingin mengambil panggung untuk membukanya ke publik.
"Tim kita mereview semuanya, saya tunjukkan keanehan-keanehan itu, tapi saya tidak umumkan keluar, karena memang saya mau koreksi, ini tidak boleh begini terus. Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan, gubernur kelihatan keren, marahin anak buahnya, tapi bukan begitu yang saya cari," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019) sore.
Anies bahkan mengklaim telah membicarakan masalah-masalah itu ke jajarannya jauh sebelum anggota PSI membongkarnya ke publik.
"Sebelum mereka [PSI] ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita review. Bedanya saya tidak manggung. Baru orang-orang baru, ini adalah kesempatan beratraksi. Lho, kalau saya itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," kata Anies.
"Saya bicara untuk menyelesaikan masalah, saya panggil, saya koreksi satu-satu, cuma bedanya saya tidak umumkan," lanjutnya.
Anies berencana akan mengunggah anggaran 2020 setelah pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta rampung.
Selain anggaran lem Aibon tersebut, fraksi PSI Jakarta juga membeberkan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar 124 miliar rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga 121 miliar rupiah di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Widia Primastika
