Sikap PDIP Soal Polemik Perda Syariah antara PSI dan PPP

Oleh: Felix Nathaniel - 19 November 2018
Dibaca Normal 1 menit
PDIP tidak mempersoalkan polemik antara PSI dan PPP tentang pemberlakuan Perda Syariah.
tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai tidak ada persoalan dalam perdebatan Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai pemberlakuan Perda Syariah.

Polemik itu muncul setelah PSI menyatakan tidak akan mendukung Perda Syariah maupun Perda Injil berlaku di Indonesia. Sebaliknya, PPP justru menilai Perda Syariah tetap penting diberlakukan.

Hasto juga mengklaim, sejak 2014 lalu, tidak ada lagi kepala daerah kader PDIP yang menginisiasi pembentukan Perda Syariah maupun Perda Injil.

“Tidak ada. Karena kami melakukan upaya-upaya tertib hukum sesuai perintah konstitusi dan presiden mengambil sumpah melaksanakan perintah konstitusi dengan setulus-tulusnya,” kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengaku partainya tak akan mendukung pembentukan Perda berbasis agama karena bisa memicu diskriminasi. Bila ada yang tak setuju dengan sikap PSI, Grace mempersilakan mereka untuk tidak mendukung partainya.

“Dari awal ini DNA kami. Yang jadi pemilih PSI tentu yang satu nilai dengan kami. Jadi kami tak khawatir dengan elektabilitas,” kata Grace kepada reporter Tirto.

Grace mencontohkan, meski MUI Sumatera Barat tidak mendukung sikap partainya, ia optimistis calegnya tetap mampu meraup suara di daerah itu saat Pemilu 2019. Grace pun menegaskan PSI tidak khawatir kehilangan suara akibat tidak mendukung kebijakan populis.

“Kita mau sampai kapan? Hari ini 6 dari 10 orang tak mau memilih mereka yang berbeda keyakinan. Jadi kita ini sudah di titik darurat intoleransi. Mau sampai kapan populis?” Ujar dia.

Sebaliknya, dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (17/11/2018), Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) menegaskan partainya mempunyai perhatian besar dan wajib memperjuangkan peraturan daerah bernuansa Islam.

“Merupakan fardu kifayah adanya partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah, atau undang-undang bernuansa Islam ke dalam undang-undang di lingkungan Republik Indonesia,” kata Romi.

PPP, PSI dan PDIP saat ini berada dalam satu koalisi untuk mendukung pencalonan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.


Baca juga artikel terkait PERDA SYARIAH atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom