tirto.id - “Saya terlalu kecil untuk melawan mereka,” tulis seorang wanita berusia 31 tahun asal provinsi Zhejiang, Cina dalam surat wasiat yang ditinggalkan untuk orangtuanya. Wanita yang tidak disebutkan namanya itu kemudian gantung diri karena kehilangan hampir $40 ribu dolar AS miliknya, karena perusahaan pinjaman peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online sebagai tempatnya menjadi investor telah bangkrut.
Ratusan orang lain juga turut menjadi korban dari PPMiao, perusahaan penyelenggara fintech P2P lending yang menghimpun dana pinjaman dari masyarakat alias crowd funding atau investor seperti wanita malang di atas. Nasib mereka sama. Hanya bisa bertemu dengan penjaga keamanan di luar gedung kantor Pusat Keuangan Internasional (International Finance Centre) tanpa bisa mengadu tentang hilangnya uang. Sudah itu, mereka pun dipulangkan secara paksa ke tempat asal masing-masing oleh kepolisian.
“Kami kehilangan segalanya dan saya menerima pemberitahuan untuk membayar uang sekolah TK anak saya yang berusia 3 tahun, bulan depan,” cerita pria yang menyebut namanya sebagai Chen, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam bus polisi dan dikirim pulang ke Provinsi Jiangxi untuk selanjutnya menempuh perjalanan selama 14 jam menggunakan kereta api.
Sebanyak empat ribu orang terpaksa kehilangan $117 juta yang merupakan investasi mereka di PPMiao. Perusahaan itu hanya satu dari 400 platform fintech P2P lending yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan di Cina dalam kurun waktu tiga bulan saja, Juni-Agustus 2018.
Keberadaan penyelenggara fintech P2P lending di Cina tidak hanya memikat masyarakat untuk pinjam uang tetapi juga sebagai tempat berinvestasi. Individu atau investor yang punya dana, menanam uangnya untuk selanjutnya diputar sebagai pinjaman bagi yang membutuhkan entah sebagai modal usaha atau untuk keperluan apapun melalui aplikasi fintech P2P lending.
Pinjaman online menjadi populer di Cina setelah pengetatan kredit bank pada 2010, mengikuti dua tahun pengetatan stimulus untuk melawan krisis keuangan global yang terjadi sejak 2008. Pada 2012, akumulasi volume pinjaman fintech P2P lending di Cina kurang dari $ 1 miliar.
Namun, semua berubah 180 derajat pada 2015. Menurut catatan Asian Development Bank (ADB) Institute dalam Working Paper Series edisi Januari 2019 (PDF), fintech P2P lending di Cina telah menggelontorkan dana pinjaman mencapai $100 miliar dolar pada saat itu.
Online Lending Club, sebuah perusahaan data di Cina menyebut, dana pinjaman yang dikeluarkan oleh fintech P2P Lending di Cina pada 2017 mencapai $445 miliar dolar AS setara 1,22 triliun yuan. Pendapatan perusahaan penyelenggara fintech P2P lending mencapai hampir 654,1 miliar yuan, melonjak 55,2 persen dibanding 2016.
Pasar fintech di Cina diperkirakan mengalami pertumbuhan 44 persen setiap tahunnya. Nilai industri fintech P2P lending di Cina menurut Yingcan Group telah menyentuh angka $195 miliar hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak platform pertama diluncurkan. Perusahaan jasa konsultasi fintech rating yang berbasis di Shanghai, Cina ini juga menyebut, jumlah perusahaan fintech P2P lending mencapai 1.021 penyelenggara pada 2018.
Industri fintech P2P Lending di Cina memang tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di dunia. Pesatnya pertumbuhan fintech P2P Lending di Cina salah satunya dikarenakan tidak adanya campur tangan pemerintah di industri tersebut.
Lantaran tidak diatur dengan jelas inilah praktik bisnis fintech P2P lending di Cina lebih menyerupai perbankan bayangan alias shadow banking, yang merupakan salah satu celah irisan dari sistem perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah Beijing. Pemimpin Cina saat ini memang sedang giat-giatnya memberantas praktik shadow banking, skema ponzi dan sebagainya, yang rentan fraud atau penipuan.
Oleh karena itu, pemerintah Cina di bawah Presiden Xi Jinping saat ini tengah berupaya mengendalikan utang berlebih dan mengetatkan tingkat kehati-hatian serta kepatuhan di industri fintech P2P lending. Pemerintah juga menargetkan menutup bisnis perusahaan penyelenggara fintech P2P lending yang menyalurkan pinjaman berisiko tinggi.
Melansir Caixing Global, lebih dari 80 persen dari 6.200 platform fintech P2P lending Cina kini telah ditutup atau mengalami kesulitan pengelolaan yang serius, mulai dari masalah pelarian dana hingga persoalan investasi yang buruk, dan kredit macet. Pada Juli 2018, setidaknya 165 platform fintech P2P lending mengalami kesulitan memenuhi permintaan penarikan tunai karena pemilik perusahaan fintech P2P lending yang melarikan diri dana investor.
Sedikit contoh kasus, Xue Liang, pendiri dan CEO platform pinjaman fintech P2P lending Jucaicat juga telah menghilang, laporan South China Morning Port, penyelenggara fintech P2P lending yang berdiri sejak 2016 dan pernah menjadi terbesar di Cina, ditemukan menggunakan skema Ponzi. Dana yang dihimpun mencapai 50 miliar yuan setara $7,6 miliar dolar AS dari sekitar 900.000 investor. Hepan Finance baru-baru ini dilikuidasi sementara memiliki 790 juta yuan untuk hampir 70.000 investor.
Aturan ketat yang dikeluarkan petinggi Cina diperkirakan membuat jumlah perusahaan penyelenggara fintech P2P lending dapat terpangkas hingga 70 persen sepanjang 2019. Hasil analisis China International Capital Corp menyebutkan jumlah perusahaan penyelenggara fintech P2P lending akan berkurang menjadi hanya 200 perusahaan saja dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Penurunan jumlah yang lebih besar diperkirakan oleh lembaga riset China, Wangdaizhijia yaitu sebanyak 300-500 perusahaan penyelenggara hingga akhir 2019.
Awal tahun ini, Yidai menjadi perusahaan fintech P2P lending yang gulung tikar. Padahal, perusahaan ini memiliki 32 ribu investor atau pemberi pinjaman yang tergabung di aplikasi tersebut. Saldo pokok pinjaman mencapai 4 miliar yuan setara $581 juta dengan tenor pinjaman selama lima tahun. Perusahaan ini juga telah menerima sokongan dana investasi dari SoftBank China Venture Capital (SBCVC) sejak 2014. Sayangnya, kerugian kerap mewarnai kinerja Yidai selama berbulan-bulan lamanya, sebelum akhirnya fintech P2P lending ini gulung tikar.
Yidai menyusul Modai yang telah terlebih dulu tutup pada akhir 2018. Aksi bisnis Modai menarik minat investor individu dengan dana perolehan investasi sampai dengan 1 miliar yuan setara $149 juta. Iming-iming berupa “BMW sebagai jaminan” dan “Bunga senilai 5 persen setiap bulan dalam setahun”, mampu menarik minat masyarakat untuk menanam uang di perusahaan pembiayaan berbasis crowd funding atau pembiayaan bersama ini.
Praktik fintech P2P lending di Cina seperti tergambar dari bisnis Modai, menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga mencapai 8-10 persen per tahun. Platform fintech P2P lending ini menjadi wahana investasi yang menggiurkan bagi individu yang memiliki uang dan mencari tempat untuk berinvestasi sejak gelembung pasar saham Cina runtuh di musim panas 2015 lalu.
Produk perbankan jelas lebih aman. Tapi tawaran bunga yang hanya sekitar 4-5 persen selama setahun, jelas kalah pamor bagi para investor.
Dengan banyaknya model penipuan berkedok fintech P2P lending ini, pemerintah Xi Jinping mulai menginspeksi bisnis pinjaman online di Cina secara langsung. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengerahkan perbankan untuk secara ketat memeriksa pemberi pinjaman atau investor ke industri fintech P2P lending.
Adanya pembatasan nominal pinjaman maksimum 1 juta yuan untuk pinjaman individu dan 5 juta yuan untuk pinjaman UMKM. Pemerintah melarang penyelenggara fintech P2P lending untuk menerbitkan sekuritas kepada investor pemberi pinjaman. Selain itu juga mengamanatkan dana investor harus disimpan di rekening bank kustodian atau bank penampung.
Menurut ADB Institute, berbagai tindakan yang diambil oleh regulator Cina tersebut memiliki efek yang positif terhadap industri fintech P2P lending. Persyaratan untuk menyimpan uang investor di rekening bank kustodian secara fundamental mengubah peran platform fintech P2P lending dari perantara keuangan menjadi informasi perantara seperti yang terjadi di AS.
“Ini adalah langkah positif dalam memberikan keamanan finansial kepada investor sekaligus mencegah kasus penyalahgunaan dana investasi lebih lanjut yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap investor fintech P2P lending di Cina,” tulis ADB Institute dalam paparannya (PDF).
ADB Institute menyebut, keberhasilan pertumbuhan bisnis fintech P2P lending Cina di masa depan akan bergantung pada upaya mempertahankan daya tarik bisnis yang luas baik kepada investor ataupun kepada debitur, sambil terus memitigasi risiko sistemik. Kejadian di Cina patut jadi pelajaran berharga bagi regulator keuangan.
Editor: Suhendra
