Menuju konten utama

Seleksi CPNS 2019: Menpan RB Minta Pemprov Sulsel Ajukan Formasi

Pemprov Sulawesi Selatan diminta mengajukan formasi CPNS dari keilmuan teknik industri.

Seleksi CPNS 2019: Menpan RB Minta Pemprov Sulsel Ajukan Formasi
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assited Tes (CAT) CPNS secara serantak di Gedung Serbaguna Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.

tirto.id - Pendaftaran seleksi CPNS 2019 akan segera digelar Oktober besok. Terkait hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin mempersilahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan formasi CPNS dari keilmuan teknik industri.

Ia mengatakan keberlangsungan sumber daya alam yang dimiliki tentunya dibarengi dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang perminyakan, pertambangan, kimia, dan sebagainya.

"Jadi Sekda, silakan ajukan formasi (teknik industri) supaya bisa mengikuti tes CPNS bagi alumni yang membidangi teknologi industri,kimia, industri pertambangan dan sebagainya," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, sebagaimana diberitakan Antara.

Menpan RB menjelaskan, untuk kuota dari keilmuan teknik industri yang bergabung sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih kurang. Sebaliknya Indonesia sendiri tentunya akan menuju kearah itu yakni energi terbarukan setelah bahan bakar fosil dan sebagainya yang kini semakin menipis.

"Kapasitas sumber daya alam, bahkan minyak mentah dari fosil semakin tahun semakin menurun sehingga produksi minyak makin sedikit," katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI Makassar Zakir Sabara mengatakan sedikit sekali menerima tenaga teknis dengan keilmuan-keilmuan pertambangan, ilmu perminyakan, manufaktur dan kimia sedikit sekali terserap untuk masuk sebagai PNS.

"Bahkan jika ada kemungkinan hanya satu atau dua orang saja dalam setiap kabupaten, sehingga kualitas SDM kita akan kalah dengan wiraswasta atau investor jika masuk dalam industri seperti itu," katanya.

Begitupun tidak sedikit pejabat di Indonesia Timur yang tersangkut masalah hukum karena industri dan pertambangan mengingat kualifikasi SDM-nya tidak mempuni untuk memback-up pemerintah.

"Kami tidak berharap mahasiswa kami menjadi PNS, namun saya berharap bisa terlibat untuk memback-up Pemkab dan Pemprov dalam kemajuan dunia pertambangan dan sebagainya," katanya.

Baca juga artikel terkait CPNS 2019

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Agung DH