Sekolah Tak Boleh Buru-Buru Dibuka demi Keselamatan Siswa dan Guru

Oleh: Mohammad Bernie - 31 Mei 2020
Dibaca Normal 2 menit
Tak perlulah membuka sekolah buru-buru. Di beberapa negara yang menerapkan kebijakan ini, COVID-19 kembali menular.
tirto.id - Susi berang bukan kepalang saat mendengar kabar bahwa pemerintah pusat akan kembali membuka sekolah. Perempuan 44 tahun ini khawatir anak-anaknya, yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA akan tertular COVID-19.

Pendapatnya tentang pembukaan sekolah pada masa pandemi, yang merupakan bagian dari new normal atau kelaziman baru, sederhana tapi masuk akal: “Katanya pertimbangannya soal ekonomi, kalau begitu kantor-kantor aja yang dibuka, kenapa anak-anak harus disuruh sekolah juga?”

Watiek Ideo, ibu satu anak, juga meresahkan hal serupa. Ia mempertanyakan bagaimana cara memastikan siswa tidak bergerombol, bisa terus menjaga jarak selama di sekolah, atau selalu mengenakan masker. Ia juga khawatir tak semua sekolah siap memberikan fasilitas penunjang protokol kesehatan.

Watiek melangkah lebih jauh dengan membuat petisi melalui change.org. Tuntutannya tegas: menunda pembukaan sekolah sampai pandemi benar-benar berakhir. Ia juga berharap pemerintah mempertahankan dan memperbaiki pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Sejak dimulai dua hari lalu hingga naskah ini ditulis, petisi ini telah menuai lebih dari 74 ribu dukungan.


Pada 2 Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sekolah “mungkin sebagian terbuka dalam waktu dekat.” Sekolah yang dibuka pertama-tama adalah SD. “Setelah itu mungkin nanti berlanjut dengan pembukaan kembali SMP, SMA, dan seterusnya.”

Saat itu Luhut memang tidak menjabarkan lebih banyak, tapi memang pemerintah sedang membahas opsi tersebut. Pada 9 Mei, Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan mereka sedang mengkaji pembukaan sekolah pada pertengahan Juli “di daerah yang sudah dinyatakan aman dari COVID-19.”

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan Kemdikbud “tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian” kapan sekolah dibuka saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (20/5/2020) lalu. Ia menegaskan yang berwenang menentukan itu adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “Keputusan kapan, dengan format apa, dan seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, semuanya itu masih di gugus tugas,” kata pendiri Gojek ini.

Sebaiknya Tak Buru-Buru

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menilai keputusan pembukaan sekolah harus dipertimbangkan matang dan berdasarkan berbagai data epidemiologis yang akurat.

“Keselamatan dan kesehatan siswa dan guru adalah yang utama, menjadi prioritas,” katanya. Ini penting karena mengacu negara lain seperti Finlandia, Perancis, dan Korea Selatan penyebaran kembali terjadi setelah sekolah dibuka meskipun dengan penerapan protokol kesehatan.

Keputusan itu pun membutuhkan koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal pihak yang berhak memutuskan. Satriwan memberi contoh, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menyatakan sekolah menengah akan dibuka pada Juli, bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Nadiem. Menurutnya pernyataan-pernyataan ini membuat masyarakat bingung.

Karenanya Satriwan menyarankan agar pembelajaran jarak jauh dilanjutkan hingga satu semester ke depan atau hingga Desember 2020. “Ini bertujuan agar sekolah benar-benar bersih dan terjaga dari COVID-19,” kata dia.


Di samping perpanjangan sistem pembelajaran jarak jauh, pemerintah juga harus mengevaluasi beberapa hal. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, berdasarkan survei yang mereka lakukan, sebagian besar orang tua dan guru--196.559 orang tua dan 18.112 guru--sebagian besar menyatakan tidak setuju karena khawatir ada penularan.

Memang 9.643 siswa responden sebagian besar menyatakan setuju sekolah dibuka dalam waktu dekat. “Kemungkinan mereka sudah jenuh,” kata Retno.

Sama seperti Satriwan, Retno juga mengatakan pemerintah semestinya mengevaluasi pembelajaran jarak jauh. Dalam survei yang digelar 13-27 April ini, salah satu temuan KPAI adalah 53,6 persen siswa tidak memiliki fasilitas wifi dan karenanya harus memanfaatkan kuota internet pribadi dan 79,9 persen siswa menyatakan pembelajaran jarak jauh berlangsung tanpa interaksi guru-siswa dan guru hanya memberikan serta menagih tugas.

Tugas yang diberikan pun sangat banyak, di sisi lain waktu yang diberikan sedikit.

“Makanya KPAI meminta kurikulumnya disederhanakan. Misalnya enggak bisa praktikum, kalau gitu praktikumnya jangan diadakan,” kata Retno.

Baca juga artikel terkait NEW NORMAL atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
DarkLight