30 Juni 1977

Sejarah SEATO, Penangkal Komunis di Asia Tenggara yang Tak Berguna

Ilustrasi SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara). tirto.id/Nauval
Oleh: Tony Firman - 30 Juni 2020
Dibaca Normal 3 menit
AS ingin meniru kesuksesan NATO dengan mendirikan SEATO di Asia Tenggara. Hasilnya hampir tidak ada.
Dua belas tahun sebelum terbentuknya ASEAN, ada sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang lebih dahulu berdiri dan eksis selama 22 tahun bernama Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara. SEATO resmi berdiri pada 19 Februari 1955 di Bangkok, Thailand sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Manila pada 8 September 1954. Anggotanya terdiri dari Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.

Selama dekade pertama, kegiatan SEATO terbilang menjanjikan. Mereka mendirikan Kantor Perencanaan Militer (MPO) dan rutin menggelar latihan militer gabungan. Angkatan bersenjata Thailand dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Begitu juga dengan Pakistan, Filipina, bahkan Vietnam Selatan yang bukan negara anggota juga ikut dipoles. Tujuannya untuk melindungi Asia Tenggara dari ekspansi komunis.

Namun sejak 1964 kesolidan SEATO mulai goyah. Ada negara anggota yang memilih berperang sendiri, keluar dari keanggotaan, atau berhenti membayar iuran. Konferensi Penasihat Militer SEATO hanya berhenti di pertemuan ke-37 pada 20 Oktober 1972. MPO dibubarkan pada 31 Januari 1974. Saat pertemuan dewan ke-20 di New York tahun 1975, mereka sepakat melucuti SEATO secara bertahap.

Sempat muncul keinginan menjadikan SEATO hanya sebagai forum diskusi antar pemerintah tentang masalah keamanan kawasan, tetapi tidak tercapai. Latihan pada 20 Februari 1976 adalah latihan gabungan terakhir SEATO. Sampai akhirnya pada 30 Juni 1977, tepat hari ini 43 tahun lalu, organisasi yang sempat dijuluki NATO-nya Asia ini resmi bubar ditandai dengan penutupan kantor sekretariatnya di Bangkok.

Niat Membendung Komunis

Pakta Manila berisi delapan pasal yang isinya tentang penguatan wilayah Asia Tenggara dari serangan pihak luar dan menegakkan perdamaian. Terdapat klausul di akhir pakta yang secara spesifik memuat kemungkinan AS melakukan intervensi ketika ada agresi dari blok komunis.

Dalam konteks geopolitik Perang Dingin di Asia Tenggara, pendirian SEATO adalah respons yang rasional dalam upaya Barat membendung kekuatan komunis yang mekar di Asia. Perang Korea (1950-1953) menunjukkan bagaimana Republik Rakyat Cina sanggup melakukan intervensi di negara tetangga saat mendukung Korea Utara. Sementara di Vietnam berdiri pemerintahan komunis Republik Demokratik Rakyat Vietnam (DRVN) yang juga memenangkan Perang Indocina Pertama (1946-1954).

AS ketika itu dipimpin Presiden Dwight D. Eisenhower (1953-1961) yang sebelumnya menjabat sebagai panglima tertinggi NATO. Ia ingin mengulangi kesuksesan dengan membentuk NATO versi Asia Tenggara. Langkah Washington sejalan dengan kebijakan presiden sebelumnya, Harry S. Truman (1945-1953), yang mendukung semua unsur nonkomunis di seluruh dunia untuk berjuang melawan tekanan komunis baik dari sumber lokal maupun asing. Kebijakan yang kemudian popular disebut Doktrin Truman ini, catat Calvin Jillson dalam American Government: Political Development and Institutional Change (2018), menjadi fondasi kebijakan luar negeri AS di tahun-tahun berikutnya.

Namun dari delapan negara anggota SEATO, hanya Filipina dan Thailand yang berasal dari Asia Tenggara. Dikutip dari situs resmi Departemen Luar Negeri AS, Filipina bergabung karena hubungan dekatnya dengan negara Paman Sam dan ada kekhawatiran adanya pemberontakan komunis. Thailand bergabung karena khawatir Daerah Otonomi Thailand di provinsi Yunnan di Cina Selatan akan dikomuniskan oleh RRC.

Negara-negara Asia Tenggara lainnya menolak pembentukan SEATO terutama dari anggota gerakan Non-Blok, termasuk Indonesia. Sementara Malaya (termasuk Singapura), sedang berada di posisi sulit secara politis untuk memberikan dukungan pada SEATO. Vietnam, Kamboja, dan Laos telah terikat Perjanjian Jenewa 1954 yang ditandatangani setelah berakhirnya Perang Indocina Pertama. Isinya mencegah ketiga negara tersebut bergabung dengan aliansi militer internasional manapun.

Keenam negara anggota SEATO yang berasal dari luar Asia Tenggara adalah pihak-pihak yang punya kepentingan regional atau organisasi. Australia dan Selandia Baru yang berada di kawasan Pasifik telah menyaksikan Perang Korea dan Indocina sehingga merasa perlu bergabung guna mencegah merembetnya konflik ke wilayah mereka. Inggris dan Perancis punya kepentingan mempertahankan koloni di wilayah Asia Tenggara. Pakistan berbeda lagi: mendukung SEATO agar mendapat sokongan dalam konflik melawan India.



Sebagai tindak lanjut dari kegiatan militer, SEATO membentuk Kantor Perencanaan Militer (MPO) pada Maret 1957. Isinya para perwira senior dari berbagai negara anggota yang bertugas merancang tanggapan aliansi apabila terjadi invasi komunis di Indocina. Setiap tahun, negara-negara SEATO melakukan latihan militer gabungan. Tidak hanya pada urusan keamanan, SEATO juga mengadakan pertemuan dan pameran tentang topik budaya, agama, dan sejarah. Negara-negara non-Asia turut mensponsori beasiswa untuk para sarjana dari Asia Tenggara termasuk memberikan paket bantuan ekonomi ke Thailand dan Filipina.

Semuanya masih terlihat baik-baik saja setidaknya sampai tahun 1964. Damien Marc Fenton dalam To Cage the Red Dragon: SEATO and the Defence of Southeast Asia, 1955-1965 (2012) mencatat, kala itu Washington mulai meninjau kembali manfaat SEATO sehubungan dengan meningkatnya keinginan AS untuk secara sepihak membantu Vietnam Selatan mengalahkan pasukan Viet Cong dari utara.

Keputusan AS terlibat dalam Perang Vietnam membuat perpecahan di tubuh SEATO dan fungsi kolektifnya dipertanyakan. Inggris menolak mengirim pasukan membantu AS di Vietnam. Perancis memilih netral dan belakangan berhenti membayar iuran ke SEATO pada 1974. Pakistan yang merasa tidak kunjung mendapat bantuan nyata untuk mengatasi konflik Indo-Pakistan memilih keluar dari SEATO pada 1973. Hanya Australia, Selandia Baru, dan Thailand yang secara politis dan militer cenderung mendukung dan terlibat dalam Perang Vietnam. Sementara MPO, mesin militer SEATO, tidak mampu berbuat apa-apa.

AS keliru menyamakan pendirian SEATO bakal semudah dan seefektif NATO. Pendudukan dan eksploitasi di Asia Tenggara telah memicu perlawanan rakyat yang banyak menggunakan taktik gerilya dan semangat komunisme. Hasilnya, komunis menang di Vietnam, Laos, dan Kamboja pada 1975. SEATO sudah kehilangan alasan utama mereka berdiri. Panen kutukan datang dari luar dan dalam hingga dijuluki sebagai macan kertas karena tak bertaji di lapangan.

Baca juga artikel terkait PERANG DINGIN atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tony Firman
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight