Sejarah Politik Hanif Dhakiri: Plt Menpora Pengganti Imam Nahrawi

Oleh: Iswara N Raditya - 21 September 2019
Dibaca Normal 2 menit
Sejarah perjalanan karier politik Hanif Dhakiri, yang ditunjuk sebagai Plt Menpora, nyaris mirip dengan Imam Nahrawi yang kini jadi tersangka KPK.
tirto.id - Presiden Joko Widodo menunjuk Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt Menpora), Jumat (20/9/2019). Dia menggantikan Imam Nahrawi yang undur diri. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Tadi presiden menandatangani Keppres Pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri menjadi Plt Menpora," ungkap Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dilansir Antara.

Hanif Dhakiri merangkap jabatan karena saat ini dia juga masih menjabat Menteri Ketenagakerjaan.

Rabu (18/9/2019) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sehari berselang, ia pamit dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta mengembalikan mandat kepada Jokowi.

“Saya, Imam Nahrawi, sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke hadapan Bapak Jokowi sebagai Menpora RI periode 2014-2019,” ucap Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta.

“Izinkan saya berjuang menghadapi kenyataan ini. Semoga Allah memberikan pertolongan dan jalan kebaikan untuk kita semua," imbuh salah satu menteri termuda di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla ini.


Kader PMII


Perjalanan sejarah karier politik Hanif Dhakiri dan Imam Nahrawi mirip. Di DPP PKB, politikus asal Semarang ini pernah mengemban posisi sekjen, jabatan yang sebelumnya juga pernah disematkan kepada Imam.

Hanif lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 6 Juni 1972. Dia pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang juga pernah diikuti Imam.

Saat berusia 19 tahun, tepatnya tahun 1991, Hanif menjadi Ketua PMII Komisariat IAIN selama satu tahun. Kariernya menanjak setelah terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang PMII Salatiga (1994-1995), kemudian menjabat Anggota Pleno Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah (1995-1996).

Hanif, dikutip dari profilnya yang terhimpun dalam buku Wajah DPR dan DPD 2009-2014: Latar Belakang Pendidikan dan Karier (2010), juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Buruh (LSAB) Pengurus Besar (PB) PMII periode 1997-2000.

Pengalaman organisasi Hanif lainnya antara lain sebagai pendiri sekaligus anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (1995-1996) serta pendiri Komite Anti Diskriminasi Indonesia (1999).

Hanif Dhakiri menempuh karier profesional sebagai Direktur Eksekutif Institute for Social Institutions Studies (ISIS) di Jakarta, kemudian konsultan lepas untuk yayasan politik internasional yang berafiliasi dengan Free Democratic Party Jerman, yakni Friedrich Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia.


Ia juga pernah bergiat di The National Democratic Institute (NDI) Indonesia, yayasan politik internasional yang berafiliasi dengan Partai Demokrat Amerika Serikat dan berbasis di Washington DC, juga memelopori sejumlah organisasi lainnya.

Sebelum ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menaker, Hanif sempat menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2006 hingga 2007.

Pro Cak Imin, DPR, lalu Menteri


Ketika PKB dideklarasikan pada 23 Juni 1998 oleh sejumlah tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Hanif langsung bergabung, bersama politisi muda lainnya yang juga berasal dari PMII: Imam Nahrawi.

Menurut BeritaSatu, Hanif Dhakiri turut merumuskan konsep awal PKB. Di partai ini ia sempat menjadi trainer serta fasilitator dalam berbagai pelatihan dan kegiatan politik PKB di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Setelah Muktamar PKB di Semarang pada 2005 yang menghasilkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum, Hanif dipercaya menempati jabatan Wakil Sekjen DPP PKB. Ia juga menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, organisasi sayap PKB.

Menjelang Pemilu 2009, internal PKB bergolak dan memunculkan dua kubu: pihak yang pro Gus Dur dan pihak yang pro Cak Imin.

Hanif, juga Imam, memilih kubu Cak Imin yang akhirnya memenangkan polemik itu dan menguasai PKB hingga kini.


Keputusan tersebut membuahkan karier politik yang gemilang bagi Hanif. Usai Pemilu 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR-RI dari PKB. Lima tahun kemudian, Hanif Dhakiri kembali melenggang ke Senayan untuk periode 2014-2019.

Namun, masa tugas Hanif Dhakiri di parlemen untuk periode kedua hanya sebentar. Jokowi, yang memenangkan Pilpres 2014, meminangnya untuk masuk Kabinet Kerja, menempati posisi Menaker sejak 27 Oktober 2014.

Sebelumnya, di Muktamar PKB yang digelar Agustus 2014, Hanif Dhakiri ditunjuk sebagai sekjen, mendampingi sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Ia melanjutkan kerja koleganya, Imam Nahrawi, yang juga ikut masuk Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai Menpora.

Jelang masa jabatannya usai, Imam Nahrawi justru tersangkut kasus dugaan suap, lantas mengundurkan diri. Jokowi tampaknya tidak perlu berpikir panjang menunjuk penggantinya, yakni Hanif Dhakiri, kawan seperjuangan Imam Nahrawi.

Baca juga artikel terkait SEJARAH POLITIK atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya
(tirto.id - Politik)

Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Abdul Aziz
DarkLight