Sejarah Pilu di Pulau Buru, Kamp Tahanan Politik Pasca-G30S 1965

Oleh: Appridzani Syahfrullah - 4 Oktober 2021
Dibaca Normal 6 menit
Orde Baru mengirim tapol ke Pulau Buru dengan dalih transmigrasi dan rehabilitasi politik. Mereka dipaksa kerja berat dan diperlakukan sewenang-wenang.
tirto.id - “Kau berbulan madu di happy land yang sudah jelas. Aku ke happy land somewhere: Konon ke Pulau Buru di Maluku, sebuah pulau lebih besar dari Bali. Dan besok kalau tidak dibatalkan oleh entah siapa, 17 Agustus. Kami berangkat bersama lebih delapan ratus orang dengan kapal ADRI XV sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995, hlm. 2).

Pram membayangkan dirinya bakal berlayar seperti para nenek moyang di zaman prasejarah bermigarasi mencari daratan dan kehidupan baru. Namun, dia—juga 850 orang tahanan politik lainnya—senyatanya bakal berlayar menuju tanah hukuman.

Pada Agustus 1969, kala Indonesia tengah memperingati hari kemerdekaannya yang ke-24, gelombang pertama pengiriman tapol ke Pulau Buru dimulai. Mereka diberangkatkan dari pelabuhan Nusakambangan, Cilacap. Setidaknya bakal butuh waktu setidaknya sepekan untuk sampai ke Pulau Buru. Namun, pelayaran bakal lebih lama jika kapal yang digunakan berusia tua.

Begitu memasuki laut lepas, kenang Pram, satu per satu kawan-kawannya mulai muntah didera mabuk laut. Banyak dari mereka sampai terkulai lemas. Tak hanya itu, dalam kapal reyot itu, mereka pun masih harus berjuang melawan kelaparan dan bau busuk kotoran manusia dari toilet yang mampat.

“Sekiranya kapal ini tenggelam—kami akan mati bersama, delapan ratus orang ini—dalam sekapan dengan semua pintu terkunci dari luar. Ah-ya, apa salahnya mati?” kata Pram pilu (hlm. 6).

Kapal ADRI XV itu berlayar ke timur menyusuri Samudra Hindia. Kapal itu lantas menikung ke timur laut usai memasuki perairan Nusa Tenggara. Pram sempat heran, kapal renta itu rupanya bisa bertahan juga menghadapi ganasnya ombak Samudra Hindia. Sampai di Laut Banda kapal itu mogok dua kali.

Setelah sepuluh hari berlayar, kapal ADRI XV mulai memantai sisi timur Pulau Buru. Kapal kemudian memasuki Teluk Kayeli dan menuju Pelabuhan Namlea. Kapal pun berhenti di lepas pantai karena terlalu besar untuk bersandar di dermaga.

“Dengan satu LC [landing craft] tapol pilihan mempelopori mendarat di pulau ‘Hidup Baru’, dengan segerobak perlengkapan dapur. Mereka mendarat di Namlea yang sedang dikalahkan garuda. Satu regu prajurit divisi Pattimura menyambut mereka dengan gagang senapan dan tinju,” kisah Pram (hlm. 13).


Proyek Tefaat Pulau Buru

Pram adalah satu dari sekian ribu tapol terkait G30S 1965 golongan B yang “ditransmigrasikan” ke Pulau Buru dengan dalih rehabilitasi politik.

Kala itu, rezim Orde Baru menyebut Pulau Buru sebagai “tempat pemanfaatan” alias tefaat. Beberapa tahun kemudian istilah itu diganti dengan “instalasi rehabilitasi”. Istilah-istilah yang muncul dari mulut rezim Orde Baru itu tentu saja sebuah penghalusan belaka.

“Sebagian besar tapol agaknya sangat menyadari bahwa kondisi politik belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Kata ‘transmigrasi’ seperti yang sering diangkat media massa saat itu diartikan mereka sebagai kebijakan pemerintah Orde Baru untuk tetap melanjutkan penahanan,” tulis I.G. Krisnadi dalam Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979 (2000, hlm. 104).

Menurut Krisnadi, pemerintah Soeharto mulai melirik Pulau Buru sejak 1967. Dua tahun kemudian, terbitlah Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiba (Pangkopkamtib) No. 1/1969 yang menunjuk Kejaksaan Agung sebagai pelaksana proyek Pulau Buru. Atas dasar itulah kemudian dibentuk Badan Pelaksana Resettlement Buru alias Bapreru.

Tefaat Pulau Buru boleh jadi adalah proyek rehabilitasi ala Orde Baru yang paling populer di mata publik. Tapi, rezim Soeharto nyatanya masih punya beberapa lokasi resettlement lain bagi tapol terkait G30S 1965. Lokasi lainnya yang diketahui di antaranya berada di Buntoh, Kalimantan Tengah, dan Tanjung Kasau, Sumatra Utara.

Pram termasuk dalam tapol golongan B yang paling awal jadi penghuni Tefaat Pulau Buru. Pada Desember tahun yang sama, pemerintah Soeharto mengirim lagi 1.650 tapol ke sana. Gelombang pengiriman tapol kemudian terus berlanjut hingga 1975.

“Mereka yang diasingkan ke Pulau Buru sampai dengan tahun 1972 sebanyak 10.652 orang, termasuk sejumlah keluarga tapol,” tulis Krisnadi (hlm. 105).

Para tapol penghuni Pulau Buru semula adalah tapol golongan B yang mendekam di berbagai Rumah Tahanan Chusus (RTC) di Jawa. Menurut Hesri Setiawan dalam Kidung Para Korban: Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks-Tapol (2006, hlm, 117), sebelum diberangkatkan, mayoritas tapol transit terlebih dahulu selama beberapa bulan di Penjara Nusakambangan.

Pulau Buru memiliki luas 9.100 kilometer persegi. Kawasan yang kemudian dijadikan unit-unit penahanan adalah dataran di sepanjang Sungai Wai Apo. Semula Bapreru mempersiapkan area 1.000 kilometer persegi untuk dijadikan tefaat. Setelah sekian tahun, seiring dengan semakin banyaknya tapol yang didatangkan, luas tefaat menjadi 2.350 kilometer persegi.


Kerja Wajib

Pemerintahan Soeharto tidak menutupi proyek Tefaat Pulau Buru ini dari publik. Sebagaimana dikutip harian Indonesia Raya (20 Agustus 1969), Soeharto bahkan mengatakan para tapol di Pulau Buru bakal diberi pekerjaan dan lapangan hidup baru. Janji itu tentu saja jauh panggang dari api.

Pada akhir 1960-an itu, Pulau Buru sangat sepi dan nisbi terpencil. Seturut kesaksian Suteja—bukan nama sebenarnya, salah satu tapol—Tefaat Pulau Buru merupakan lahan kosong yang tidak punya fasilitas apapun kecuali untuk aparat militer. Para tapol wajib membangun baraknya sendiri.

Dengan keadaan seperti itu, Tefaat Pulau Buru kerap disamakan dengan pengasingan Boven Digul yang terkenal di era kolonial. Namun, menurut sejarawan University of California Los Angeles Geoffrey Robinson, Tefaat Pulau Buru sebenarnya lebih tepat jika dibandingkan dengan kamp tawanan perang di era Pendudukan Jepang.

Seperti kamp-kamp tersebut, para tahanan di Pulau Buru disuruh bekerja di bawah pengawasan penjaga militer dari pagi hingga malam. Mereka juga dipaksa membangun barak dan tempat tinggal staf, jalan besar serta setapak, juga mengubah hutan lebat dan padang rumput menjadi lahan pertanian,” tulis Robinson dalam Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966 (2018, hlm. 315).

Kerja wajib memang menjadi ciri khas Tefaat Pulau Buru. Bacalah sejumlah memoar mantan tapol Buru dan Anda akan mendapati cerita-cerita yang kurang lebih sama.

Tapol gelombang pertama agaknya menjalani masa-masa terberat karena dihadapkan pada kerja wajib membangun barak serta wisma bagi satuan militer yang mengawasi mereka. Selanjutnya, para tapol diharuskan membangun jalan yang menghubungkan unit-unit penahanan di Tefaat Pulau Buru.

Selain karena tidak terbiasa, kerja wajib itu jadi begitu menyiksa karena para tapol tidak dibekali peralatan yang memadai. Alat yang disediakan oleh penguasa tefaat hanya meliputi gergaji, sabit, parang, dan cangkul. Itupun dengan jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

Razif dalam “Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Suharto” (2004, hlm. 147) mendapat keterangan dari seorang tapol bernama Kamaluddin bahwa para tapol diharuskan membersihkan lahan dengan cangkul tak bergagang dan parang yang tumpul. Pada akhirnya mereka pun terpaksa menyiangi lahan dengan tangan kosong.

Tedjabayu—putra maestro lukis Sindoedarsono Soedjojono—juga punya cerita yang sama. Di hari-hari awal kedatangannya di Pulau Buru, Tedjabayu mengaku menderita karena dipaksa membuka sebidang tanah yang masih tertutup alang-alang dengan parang tumpul. Belum lagi, di tengah cuaca Buru yang panas, dia dan kawan-kawan tapol musti berkejaran dengan target.

Misalnya, hari ini harus mencangkul tanah seluas 10 hektar. Seharusnya semua kerja harus berakhir pukul 5 sore. Tapi kalau target tidak terkejar, kami bekerja sampai malam,” tuturnya dalam memoar Mutiara di Padang Ilalang (2020, hlm. 160).

Setelah pembangunan unit-unit penahanan dan jaringan jalan selesai, kerja wajib lain sudah menanti, yaitu membuka hutan dan padang sabana untuk dijadikan sawah. Itu pun belum menghitung kerja-kerja lain untuk memproduksi bahan-bahan mentah, seperti minyak kayu putih, gula merah, garam, sagu, dan mengolah logam.

Lagi-lagi, semua itu dikerjakan dengan peralatan seadanya. Bahkan, para tapol pun dilarang menggunakan kompas dan peta untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi—seperti membangun jalan baru dan jembatan.

Menurut petugas Tefaat, alat-alat bantu ini dapat dipakai tapol untuk mengenali lebih detail geografi Pulau Buru sehingga memudahkan mereka melarikan diri,” tulis Krisnadi (hlm. 119).


Cerita-cerita Pilu

Selain dipaksa bekerja, para tapol di Pulau Buru juga dipaksa untuk mandiri. Negara hadir di Pulau Buru bukan untuk menjamin hidup mereka. Sebaliknya, para tapol diharuskan berusaha mencukupi dirinya di tengah berbagai keterbatasan. Itulah gunanya tanah pertanian yang mereka buka di bulan-bulan awal kedatangannya.

Seturut penuturan Kamaluddin yang dikutip Razif, selama lahan itu belum siap, para tapol hidup dari jatah ransum yang dibawa dari Jawa. Para tapol ditarget menyelesaikan lahan pertanian itu sebelum persediaan ransum habis. Masalahnya, ransum itu nyatanya habis sebelum lahan pertanian bisa berproduksi. Ransum juga cepat ludes gara-gara dicuri petugas pengawas tefaat.

Tak punya jalan lain, para tapol pun mulai mengonsumsi apa pun yang bisa mereka temukan di sekitar barak. Demi bertahan hidup, memakan ular, cicak, atau kura-kura jadi hal lazim di antara para tapol.

Pekerjaan yang banyak mengeluarkan energi tapol itu tidak diseimbangkan dengan makanan yang cukup, sehingga banyak dari mereka yang menderita penyakit hepatitis, terutama tapol yang berumur 50 tahun ke atas,” tulis Razif (hlm. 148).

Infografik HL ADA APA di Pulau Buru
Infografik HL ADA APA di Pulau Buru. tirto.id/Lugas


Hal lain yang menekan hidup para tapol pada awal kedatangannya di Pulau Buru adalah stigma negatif dari penduduk lokal. Seturut kesaksian Sanusi—bukan nama sebenarnya, warga lokal tahu bahwa para tapol dikirim untuk menjalani hukuman. Karena itulah, muncul prasangka bahwa para tapol adalah orang yang kejam.

Warga lokal Buru juga beranggapan bahwa keberadaan ribuan tapol bakal mengancam sumber pangan mereka—terutama hewan buruan. Dalam memoarnya, Pramoedya mengakui bahwa para tapol pun terkadang berlaku tak pantas mencuri tanaman warga, seperti mangga dan kelapa.

Pramoedya juga menuturkan prasangka-prasangka buruk di antara warga lokal dan tapol sekali waktu pecah juga jadi konflik. Warga lokal dikabarkan merusak alat pengolah sagu milik tapol dan menaruh tanda peringatan di jalan masuk hutan.

Orang mengangguk mengerti: penduduk tak rela kelestarian sumber bahan pangan pokok mereka juga dikangkangi tapol setelah daerah perburuannya mereka kuasai,” tulis Pramoedya (hlm. 206).

Pernah pula terjadi kasus pembunuhan dengan korban para tapol. Tiga orang tapol—masing-masing bernama Wahyudin, Suharman, dan Sarna—ditemukan terbunuh dalam kurun 1971-1972. Ketiganya dibunuh dalam waktu berbeda ketika sedang mengail di rawa di dekat Sungai Way Tina. Setelah dilakukan penyelidikan yang melelahkan, dua orang warga lokal yang jadi pelakunya berhasil ditangkap.

Para tapol akhirnya cari jalan keluar untuk memutus lingkaran setan prasangka itu. Caranya sederhana, yaitu mengajak warga lokal melakukan perdagangan barter atau baku pele dalam bahasa lokal Buru. Tujuannya adalah membangun interaksi yang saling menguntungkan antara tapol dan warga lokal.

Sisa perbekalan para tapol yang dibawa dari Jawa, seperti alroji, celana, baju, atau sepatu, ditukar dengan hasil pertanian penduduk setempat.

Serangan penyakit adalah masalah lain yang juga musti dihadapi tapol. Menurut Krisnadi, malaria adalah penyakit yang kerap menyerang karena lingkungan sekitar tefaat adalah hutan lembab dan rawa-rawa. Setiap unit memang punya balai pengobatan, tapi tentu saja peralatan medis dan obat-obatannya terbatas.

Tapol yang sakit keras sebenarnya dibolehkan tidak kerja wajib. Namun, itu tidak berarti perlakuan para pengawas terhadapnya bakal melunak. Dalam memoarnya, Pramoedya menceritakan kisah penghuni Unit III Wanayasa bernama Kayun sebagai contoh sial dari buruknya perlakuan pengawas tefaat.

Medio 1971, karena malarianya kambuh, Kayun sempat dirawat di balai pengobatan. Tapi, Komandan Unit III tiba-tiba justru menyuruh Kayun—juga beberapa pasien lain—berlari memutari lapangan. Tak hanya itu, dia juga kena hajar si komandan.

Nahas, Kayun kemudian bunuh diri dengan menenggak racun karena tak kuat menderita.

Pemuda yang belum lagi 25 itu, belum lagi tamat sekolah pendidikan guru Malang, malu karena dihidupi orang tua-tua, malu dihinakan seorang Kapten, telah memilih mati, tepat pada waktu di dunia bebas orang memperingati Super Semar: 11 Maret 1971,” tulis Pramoedya dalam memoarnya (hlm. 131).

Cerita-cerita nahas seperti itu belum lagi lengkap tanpa menyebut hukuman fisik ala militer yang ditimpakan pada tapol yang dinilai berkinerja buruk atau membangkang. Selain kekerasan fisik, para tapol juga diancam akan dipenjarakan dan dipindahkan ke tempat yang lebih buruk jika masih saja keras kepala di depan pengawas tefaat.

Merujuk laporan harian Abadi (22 Desember 1969), pengawas Tefaat Pulau Buru sudah menyiapkan tempat khusus bagi tapol jika melakukan pelanggaran. Tempat khusus itu adalah Unit III Wanayasa yang pengawasannya lebih ketat daripada unit-unit yang lain.

Selain itu, ada pula Kamp Khusus Jikukecil di dekat Kota Namlea. Sejak 1972, ia dijadikan “unit hukuman” bagi para tapol yang dinilai melakukan pelanggaran.

Baca juga artikel terkait PULAU BURU atau tulisan menarik lainnya Appridzani Syahfrullah
(tirto.id - Humaniora)

Penulis: Appridzani Syahfrullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Artikel Lanjutan
DarkLight