SBY Walkout Kampanye Damai, KPU: Kami Buka Komunikasi ke Demokrat

SBY dan Partai Demokrat menilai atribut kampanye yang digunakan pendukung Jokowi di luar kesepakatan partai peserta Pemilu 2019 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sumber: Antara

Terbit 24 Sep 2018 14:59 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan barisan pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di parade kampanye damai pemilu 2019, Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). tirto.id/Lalu Rahardian

tirto.id -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka komunikasi dengan Partai Demokrat perihal insiden walkout Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu (23/9). "Nanti kami tetap akan buka komunikasi, nanti kita lihat hasil komunikasi kami dengan teman-teman di Partai Demokrat," kata Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi di Gendung KPU, Jakarta, Senin (24/9).

SBY memutuskan meninggalkan acara (walkout) Deklarasi Kampanye Damai yang digelar Minggu (23/9) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, karena menilai banyak pendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf mengenakan atribut kampanye hari itu.

Meskipun pada saat itu sudah resmi dimulai masa kampanye, SBY dan Partai Demokrat menilai adanya atribut kampanye tersebut di luar kesepakatan partai peserta Pemilu 2019 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kesepakatannya ialah para peserta Pemilu 2019 dan pendukungnya hanya diperbolehkan mengenakan pakaian adat di area deklarasi. Sementara menurut KPU, pendukung yang mengenakan atribut kampanye tersebut berada di luar area Deklarasi Kampanye Damai.

Dengan keluarnya mantan Presiden RI tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menandatangani Deklarasi Kampanye Damai untuk Pemilu 2019.

Terkait hal itu, Pramono berharap Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk menjunjung kampanye pemilu yang bersih, anti-hoaks dan tidak menggunakan isu SARA selama masa kampanye.

"Saya kira juga jelas bahwa meskipun tidak menandatangani, itu tidak mengurangi komitmen mereka (Partai Demokrat) untuk menyelenggarakan kampanye dengan menghidnari isu sara, hoaks dan lain-lain," ujarnya.