Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Menteri Gaduh & Ada Politik Dinasti

Oleh: Haris Prabowo - 20 Oktober 2020
Dibaca Normal 1 menit
Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama setahun terakhir.
tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Keadilan Sejahtera DPR RI, Sukamta menyatakan, satu tahun kepemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin meninggalkan banyak masalah.

Para menterinya membikin gaduh. Di antaranya Menteri Agama Fachrul Razi yang pernah melarang cadar dan celana cingkrang, hingga wacana sertifikasi penceramah.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sempat mengusulkan pemilihan kepala daerah asimetris atau tidak langsung.

Lainnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membuat pernyataan yang mengaitkan tindak kriminal di daerah miskin seperti Tanjung Priok. Kemudian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sedari awal sudah meremehkan coronavirus di Indonesia.

"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi,” jelas Sukamta lewat keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf cenderung melahirkan politik dinasti. Di antaranya lewa anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai tak tepat.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon wali kota Medan pada pilkada serentak 2020.

Ia juga menilai, pemerintah terganggu dengan oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Oposisi dianggap sebagai ancaman seperti Rizieq Shihab yang terlibat berbagai kasus hingga kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang kerap menyuarakan politik sektarian.

"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," kata Mulyanto.

Tepat 20 Oktober ini, Jokowi-Ma'ruf setahun silam resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Ini adalah periode kedua Jokowi dan kali pertama Ma'ruf menduduki wakil kepala negara di Indonesia.


Baca juga artikel terkait JOKOWI MARUF atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
DarkLight